PENGADAAN BARANG PEMERINTAH
Aturan Lelang Direvisi, Jokowi Prioritaskan Perusahaan Lokal
CNN Indonesia
Kamis, 04 Des 2014 14:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga memberikan prioritas utama kepada perusahaan dalam negeri ketika menggelar lelang barang atau jasa. Hal tersebut dikemukakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo ketika bertandang ke kantor Jokowi.
Agus menjelaskan, Presiden meminta LKPP untuk menyusun draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk bisa mempercepat penyusunan draf, Agus mengaku akan berkonsultasi langsung dengan Jokowi.
“Ada hal-hal yang masih menghambat seperti soal efisiensi serta pemihakan pengadaan dari dalam negeri,” kata Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12).
Selain berkonsultasi, Agus mengaku akan menjelaskan konsep lelang online kepada Jokowi yang dinilainya bisa mengefisienkan proses dan menghemat biaya.
“Ada e-procurement dan e-catalogue yang kami siapkan. Itu sangat cepat sekali, karena begitu masuk di e-catalogue kita bisa langsung melihat barang dan membeli dengan harga murah," ujar dia.
Agus memaparkan, saat ini didalam e-catalogue sudah terisi dengan kurang lebih 7 ribu produk yang umumnya banyak dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah. Namun dia mengaku jika dibandingkan dengan e-catalogue milik negara lain, jumlah ini masih ketinggalan cukup jauh. "Korea Selatan sudah 300 ribu produk," katanya.
Namun ada sejumlah kendala jika pemerintah menyetujui penggunaan sistem e-catalogue dalam pengadaan barang atau jasa. "Beberapa barang yang tidak beredar secara luas, kita kesulitan untuk mendapat referensi harganya. Kalau mobil mudah kan, tetapi kalau alat kesehatan kita bingung," tutur dia.
Agus menjelaskan, Presiden meminta LKPP untuk menyusun draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk bisa mempercepat penyusunan draf, Agus mengaku akan berkonsultasi langsung dengan Jokowi.
“Ada hal-hal yang masih menghambat seperti soal efisiensi serta pemihakan pengadaan dari dalam negeri,” kata Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ada e-procurement dan e-catalogue yang kami siapkan. Itu sangat cepat sekali, karena begitu masuk di e-catalogue kita bisa langsung melihat barang dan membeli dengan harga murah," ujar dia.
Agus memaparkan, saat ini didalam e-catalogue sudah terisi dengan kurang lebih 7 ribu produk yang umumnya banyak dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah. Namun dia mengaku jika dibandingkan dengan e-catalogue milik negara lain, jumlah ini masih ketinggalan cukup jauh. "Korea Selatan sudah 300 ribu produk," katanya.
Namun ada sejumlah kendala jika pemerintah menyetujui penggunaan sistem e-catalogue dalam pengadaan barang atau jasa. "Beberapa barang yang tidak beredar secara luas, kita kesulitan untuk mendapat referensi harganya. Kalau mobil mudah kan, tetapi kalau alat kesehatan kita bingung," tutur dia.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK