Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mendorong partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Andi bisa memudahkan pengusaha UMKM, Jokowi akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Usaha kecil dan menengah dalam negeri harus bisa tumbuh melalui program-progam pengadaan barang dan jasa. Itu pesan Presiden,” kata Andi, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengamini pernyataan Andi. "Presiden ingin menumbuh-kembangkan usaha kecil, karena pada kenyataannya peran usaha kecil masih sangat kurang," ujar Agus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, Agus mengaku diberi waktu oleh Jokowi selama satu bulan untuk mempersiapkan
e-catalogue dan
e-procurement. Menurut Agus, dengan menggunakan sistem lelang dan pembelian barang secara online tersebut maka negara bisa menghemat anggaran dibandingkan tetap menjalankan proses lelang secara konvensional.
“Penghematannya, kalau masuk
e-catalogue, bukan main. Misalnya untuk buku pelajaran yang biasa dibeli Rp 40 ribu, di
e-catalogue hanya Rp 9 ribu. Kemudian alat kesehatan, masuk
e-catalogue hematnya bisa 40-60 persen. Jadi simple, di
e-catalogue tinggal beli, tidak ada proses lain," tuturnya.
Andi menambahkan sistem yang ditawarkan LKPP tersebut menarik perhatian Jokowi. Menurutnya Presiden RI ke-7 itu pada dasarnya menginginkan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat, ringkas, dan bersih.
"Pak Agus Rahardjo sebagai ketua LKPP diberikan beberapa instruksi untuk mewujudkan itu, terutama berkaitan dengan
e-catalogue," ucap dia.