Kebijakan Menteri

DPR Protes Rencana Rini Soemarno Jual Gedung BUMN

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Selasa, 16/12/2014 13:31 WIB
Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno menjual Gedung Kementerian BUMN menuai protes dari anggota Dewan. Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) didampingi ajudan memasuki Kantor Kementerian BUMN untuk menemui sejumlah Deputi dan Staf Ahli usai pelantikannya di Jakarta, Senin (27/10). Menteri BUMN yang baru saja dilantik, melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah Deputi Kementerian untuk melakukan koordinasi terkait serah terima jabatan dan kewenangan dari Menteri BUMN sebelumnya, Dahlan Iskan. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi Partai Golkar Misbakhun mengkritisi rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang berencana menjual gedung Kementerian BUMN.

Misbakhun mengatakan penjualan gedung yang merupakan aset negara harus sepengetahuan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sebagai pengelola aset negara. Selain itu sebelum melakukan penjualan aset strategis, menurutnya pemerintah juga harus berkonsultasi dengan DPR.

"Dulu gedung milik PT Garuda Indonesia Tbk itu dibeli oleh Kementrian BUMN karena ring satu Monas tidak boleh ada gedung swasta. Menteri BUMN tidak bisa menjualnya lagi begitu saja. Harus dengan alasan yang jelas dan masuk akal," ujar Misbakhun, Selasa (16/12).


Alasan Rini menjual gedung Kementerian BUMN demi penghematan dan karena terlalu banyak ruangan yang kosong disebut Misbakhun bukanlah alasan yang tepat. "Penghematan dan space kosong tidak bisa dijadikan alasan. Kalau space kosong bisa digunakan oleh BUMN atau lembaga negara lain yang saat banyak yang masih kekurangan ruangan kerja untuk menunjang aktivitas mereka saat ini," tegasnya.

Rencana penjualan aset negara tersebut kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menurutnya tidak memberikan keuntungan apapun bagi pemerintah. Sebab, keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berasal dari kantong yang sama.

“Kas Pemerintah Daerah dengan kas negara milik Pemerintah Pusat itu ibarat kantong kiri kantong kanan. Karena sistem pemerintahan kita adalah pusat-daerah. Bukan pemerintahan federal dengan negara bagian yang terpisah secara penuh pengelolaannya," jelasnya.

Senin (15/12) kemarin, Rini Soemarno menyatakan niatnya untuk menjual gedung Kementerian BUMN tempatnya bekerja di Jalan Merdeka Selatan sebagai cara untuk memangkas pengeluaran kementerian.

“Tidak fair kalau saya menekankan setiap BUMN harus efisien, sementara Kementerian tidak melakukan efisiensi,” ujar Rini.

Rini mengatakan gedung 22 lantai yang digunakannya saat ini terlalu besar, karena jumlah karyawan Kementerian BUMN hanya berjumlah 250 orang. Untuk itu, dia mengaku akan menawarkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membeli gedung tersebut.

“Gedung ini tidak boleh dijual ke swasta, karena itu saya tawarkan ke Pak Ahok. Saya sudah sampaikan rencana penjualan gedung ke Menteri Keuangan dan sudah setuju sepanjang dijual ke institusi pemerintah. Nanti saya dan karyawan Kementerian akan menggunakan gedung salah satu BUMN yang tersedia,” katanya.