Kementerian PU: Belanja Infrastruktur Tidak Efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum menilai investasi belanja modal Indonesia semakin tidak efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Danang Parikesit menilai hal itu terjadi karena anggaran belanja infrastruktur yang meningkat setiap tahun tidak diimbangi dengan eksekusi proyek yang baik.

Mengutip data Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas), Danang menjelaskan secara nominal investasi swasta dan BUMN meningkat, dari Rp105 triliun pada 2005 menjadi Rp467 triliun pada 2013. Meskipun meningkat, secara persentase tidak pernah lebih besar dari 5,24 persen dari PDB.

"Peningkatan belanja infrastruktur lebih dari empat kali selama kurun waktu 8 tahun," kata Danang dalam Seminar Nasional Infrastruktur untuk Rakyat di Plaza UOB Thamrin, Jakarta, Kamis (18/12).

Pilihan Redaksi BPK Soroti Kencangnya Serapan Anggaran di Akhir Tahun

Berdasarkan riset gabungan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gajah Mada, Danang menyebut sejumlah masalah yang kerap menghambat eksekusi proyek, terutama proyek kemitraan pemerintah dengan swasta (PPP).

"Dalam skema PPP itu, seringkali yang menjadi masalah adalah renegosiasi lahan hingga kesepakatan mengenai return investasi," kata Danang.

Danang memberi contoh mandeknya beberapa proyek-proyek besar seperti Monorail Jakarta, PLTU Batang hingga Pelabuhan Kalibaru. Dalam proyek-proyek tersebut, masalah persiapan yang matang hingga pembagian proposi modal pendanaan proyek kerap menjadi poin sengketa.

Untuk mengukur efektifitas belanja modal Indonesia, Danang menggunakan indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang berada pada level 5,12. Indeks tersebut menjelaskan bahwa 1 persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan 5,12 persen suntikan modal untuk investasi infrastruktur. Semakin besar nilai ICOR maka investasi belanja modal semakin tidak efektif.

ICOR Indonesia, lanjut Danang, berbeda jauh dengan negara-negara berkembang lain dengan skala penduduk dan struktur demografi yang mirip, seperti Brazil (2,55), Tiongkok (4,36), Rusia (3,41) dan India (4,92).

"Hal ini menunjukan pemerintah belum bisa meningkatkan daya ungkit untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi kita," kata Danang.