Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan jumlah kawasan kumuh perkotaan berkurang 1,73 persen per tahun hingga 2019. Dengan demikian, diharapkan Indonesia terbebas dari kawasan kumuh di akhir pemerintahan Jokowi.
"Mimpi kami ke depan setiap kota di Indonesia bebas kumuh," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago dalam paparannya pada peluncuran Program Nasional Penanganan Pemukiman Kumuh, Senin (22/12).
Dia menjelaskan selama periode 2011-2013 kawasan kumuh hanya berkurang 0,23 persen. Luas kawasan kumuh di Indonesia pada saat ini 38.431 hektare, dengan jumlah rumah tangga perkotaan yang menempatinya sebanyak 9,6 juta atau 12,1 persen dari total populasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada 2015 diproyeksi kawasan kumuh berkurang menjadi 8,59 persen, dan untuk menjadikannya 0 persen pada 2019 diperlukan akselerasi delapan kali lebih cepat dibandingkan biasanya," jelasnya.
Mengutip riset Badan Pusat Statistik (BPS), kriteria rumah tangga kumuh antara lain bisa dilihat dari daya tahan hunian rendah, air minum dan sanitasi tidak layak.
"Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap perumahan dan pemukiman," jelas Andrinof.
Menurutnya, arah kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk mengatasi kawasan kumuh antara lain meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman kumuh dan mencegah pembentukan kawasan kumuh baru.