Pemerintah Paksa Freeport Bangun Smelter di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendesak PT Freeport Indonesia segera membangun pabrik pengolahan konsentrat atau smelter di wilayah Papua. Pemerintah menetapkan syarat tersebut sebelum Freeport melanjutkan rencana kegiatan produksi tambang bawah tanah di wilayah kerja Big Gossan, DOZ, dan Grasberg.

"Kapasitas smelter yang akan dibangun Freeport di Gresik hanya berkapasitas 1,6 juta ton per tahun, sementara total produksi tambang bawah tanah diperkirakan mencapai 3,2 juta ton. Jadi mereka harus buat smelter baru dan kami memintanya dibangun di Papua," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar di Jakarta, Selasa (23/12).

Sukhyar mengatakan perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat itu memang sedang membangun smelter berkapasitas 1,6 juta ton di Gresik, Jawa Timur. Namun hingga kini manajemen Freeport belum menunjukkan kemajuan proyek smelter Gresik lantaran belum menambah lahan yang cukup luas di wilayah tersebut. Produksi mineral Freeport selama ini sebesar 1,2 juta ton per tahun diolah di smelter milik Mitsubishi Materials Corp yang juga berada di Gresik.

"Kami beri tenggat waktu smelter Freeport di Papua harus jadi paling lambat 2020. Sedangkan target smelter di Gresik masih tetap di 2017 sesuai undang-undang. Untuk smelter Papua, kami perkirakan Freeport bisa membangun smelter berkapasitas 400 ribu ton per tahun,” kata Sukhyar.

Untuk meringankan biaya investasi smelter yang diperkirakan menghabiskan dana US$ 1,5 miliar di Papua, Sukhyar mengaku akan mengizinkan Freeport membangunnya berpatungan dengan perusahaan tambang lain yang juga diwajibkan mengolah lebih dulu biji mineral emas dan tembaga sebelum diekspor.

"Ini juga untuk merealisasikan permintaan Pemda (Pemerintah Daerah) Papua yang mau di wilayahnya dibangun smelter. Nantinya Kami akan mengimbau Newmont, Nusa Halmahera (NHM) dan Gorontalo Mining untuk memasok bahan bakunya," pungkasnya.