Jakarta, CNN Indonesia -- Target pemerintah untuk merealisasikan program Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia pada Januari 2015 nampaknya akan molor. Sampai saat ini baru dua provinsi di Indonesia yang menyatakan siap mengimplementasikan program itu.
"Sekarang baru ada satu atau dua provinsi yg sudah ikut tahap ini. Tapi nanti kita akan buka lagi daerah mana yang sudah siap," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil saat menggelar rapat mengenai PTSP di kantornya, bersama sejumlah menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, Senin (29/12).
"Rapat ini adalah finalisasi dari masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka PTSP. Nah kita akan lihat persiapan akhir apa yang menjadi masalah ada kendala apa," ujarnya.
Sofyan tidak menyebutkan provinsi mana yang sudah siap menjalankan PTSP. Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta PTSP harus sudah berjalan efektif di minggu keempat di bulan Januari 2015. Para menteri pun dikonsolidasikan untuk menggaet pemerintah daerah dalam mendorong realisasi PTSP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalo pemda bisa ikut kan bagus sekali. Sehingga PTSP itu bukan hanya ada di pusat, tapi juga di daerah, kita akan mengajak semakin banyak pemda untuk sistem ini," kata Sofyan.
Program PTSP online diluncurkan pada 15 Desember lalu oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Terdapat 11 perizinan usaha yang bisa dilakukan calon investor tanpa harus datang atau bertatap muka dengan petugas BKPM.
Dengan layanan online ini, investor dapat mengajukan perizinan dari kantor atau rumah dengan hanya mengakses laman www.bkpm.go.id. Guna memudahkan investor asing, BKPM juga menyediakan layanan menggunakan bahasa Inggris. (Baca:
Resmi, Tak Ada Lagi Layanan tatap Muka di BKPM)