BBM BERSUBSIDI
Premium Tetap Dijual Sampai Pertamina Bisa Pasok Pertamax
CNN Indonesia
Senin, 29 Des 2014 15:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium belum akan dihapus. BBM berkadar oktan 88 ini masih akan dijual ke masyarakat hingga PT Pertamina (Persero) mampu menyediakan pasokan Pertamax, produk BBM yang berkadar oktan 92.
"Masih dibahas soal itu (penghapusan premium). Lagi pula (sekarang) kilang Pertamina juga belum sanggup kalau harus mengganti Premium dan hanya menyediakan Pertamax dan Solar untuk masyarakat," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Naryanto Wagimin di Jakarta, Senin (29/12).
Penghapusan produk Premium adalah salah satu rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau dikenal dengan Tim Antimafia Migas. Itu dimaksudkan untuk mengurangi praktik penyimpangan dalam kegiatan pengadaan produk Premium yang dimanfaatkan oleh pemburu rente.
Sebagai solusi, Tim Antimafia pun memberi tenggat waktu 5 bulan kepada Pertamina untuk merevitalisasi semua kilangnya supaya bisa memproduksi Pertamax.
"Akan diterapkan jika Pertamina sanggup menyediakan Pertamax. Saya pikir ini juga soal hitung-hitungan bisnis Pertamina. Tapi pemerintah masih tetap mempertimbangkan dan membahas rekomendasi tim reformasi," tutur Naryanto.
Di Bawah Harga Keekonomian
Naryanto mengatakan, pemerintah juga berencana mencabut subsidi untuk produk Premium yang sejatinya akan diberlakukan per 1 Januari 2015. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh anjloknya harga minyak mentah di pasar dunia dan juga mean of platts singapore (MOPS) yang menjadi patokan harga anak usaha Pertamina di Singapura, yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dalam pengadaan minyak impor.
"Sekarang masih dibahas di Kemenko (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian). Saat ini sedang tunggu Perpres. Entah hari ini atau besok ditekennya," tuturnya.
Lantaran harga minyak terus anjlok, Naryanto pun tak menampik jika harga Premium di angka Rp 8.500 per liter sudah berada di atas harga keekonomian. Namun ia enggan membeberkan berapa harga keekonomian Premium saat ini.
"Sedang dihitung karena dolar melemah sedangkan minyak turun. Sekarang (Premium) harganya di bawah Rp 8.500 kalau pakai rata rata Desember. Tapi secara tahunan pemerintah masih mensubsidi," ujarnya.
"Masih dibahas soal itu (penghapusan premium). Lagi pula (sekarang) kilang Pertamina juga belum sanggup kalau harus mengganti Premium dan hanya menyediakan Pertamax dan Solar untuk masyarakat," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Naryanto Wagimin di Jakarta, Senin (29/12).
Penghapusan produk Premium adalah salah satu rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau dikenal dengan Tim Antimafia Migas. Itu dimaksudkan untuk mengurangi praktik penyimpangan dalam kegiatan pengadaan produk Premium yang dimanfaatkan oleh pemburu rente.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan diterapkan jika Pertamina sanggup menyediakan Pertamax. Saya pikir ini juga soal hitung-hitungan bisnis Pertamina. Tapi pemerintah masih tetap mempertimbangkan dan membahas rekomendasi tim reformasi," tutur Naryanto.
Naryanto mengatakan, pemerintah juga berencana mencabut subsidi untuk produk Premium yang sejatinya akan diberlakukan per 1 Januari 2015. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh anjloknya harga minyak mentah di pasar dunia dan juga mean of platts singapore (MOPS) yang menjadi patokan harga anak usaha Pertamina di Singapura, yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dalam pengadaan minyak impor.
"Sekarang masih dibahas di Kemenko (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian). Saat ini sedang tunggu Perpres. Entah hari ini atau besok ditekennya," tuturnya.
Lantaran harga minyak terus anjlok, Naryanto pun tak menampik jika harga Premium di angka Rp 8.500 per liter sudah berada di atas harga keekonomian. Namun ia enggan membeberkan berapa harga keekonomian Premium saat ini.
"Sedang dihitung karena dolar melemah sedangkan minyak turun. Sekarang (Premium) harganya di bawah Rp 8.500 kalau pakai rata rata Desember. Tapi secara tahunan pemerintah masih mensubsidi," ujarnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK