SKK MIGAS
Tim Antimafia Kaji Perubahan SKK Migas Jadi BUMN
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Selasa, 13 Jan 2015 14:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Usai merampungkan rekomendasi terkait impor minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral), Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin oleh ekonom Faisal Basri kini membidik target operasi baru.
Salah satu yang sedang dikerjakan tim yang juga dikenal sebagai tim Antimafia Migas tersebut adalah perubahan status kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Saat ini SKK Migas merupakan lembaga yang memiliki tugas sebagai regulator dan pengawas kontraktor kontrak kerjasama yang mengerjakan eksplorasi dan produksi migas nasional. Belakangan ini, muncul wacana dari Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi untuk menjadikan lembaga yang dipimpinnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kajian ini akan mulai dibahas pekan depan. Targetnya kajian dan rekomendasi bisa rampung pada akhir Februari," kata Anggota Tim Antimafia Migas Fahmi Radhi di Jakarta, Selasa (13/1).
Perubahan itu, menurut Fahmi dimaksudkan untuk memberi kejelasan mengenai tugas dan fungsi antara SKK Migas dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, adanya perubahan status lembaga SKK Migas diharapkan memberi dampak yang positif pada tata kelola hulu migas Indonesia ke depan.
Akhir tahun lalu, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengusulkan perubahan status lembaga yang dipimpinnya menjadi BUMN khusus. Namun, Amien mengaku usulan perubahan status lembaganya tersebut harus menunggu revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
"Jadi BUMN khusus yang otoritasnya akan kembali ke masa lalu seperti waktu bersama Pertamina. Tapi soal kelembagaan harus bahas RUU dulu dan direkomendasikan ke Tim Refomasi (Tata Kelola Migas)," kata Amien usai rapat dengan Tim Tata Kelola Migas, Selasa (23/12). (gen)
Salah satu yang sedang dikerjakan tim yang juga dikenal sebagai tim Antimafia Migas tersebut adalah perubahan status kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Saat ini SKK Migas merupakan lembaga yang memiliki tugas sebagai regulator dan pengawas kontraktor kontrak kerjasama yang mengerjakan eksplorasi dan produksi migas nasional. Belakangan ini, muncul wacana dari Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi untuk menjadikan lembaga yang dipimpinnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perubahan itu, menurut Fahmi dimaksudkan untuk memberi kejelasan mengenai tugas dan fungsi antara SKK Migas dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, adanya perubahan status lembaga SKK Migas diharapkan memberi dampak yang positif pada tata kelola hulu migas Indonesia ke depan.
Akhir tahun lalu, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengusulkan perubahan status lembaga yang dipimpinnya menjadi BUMN khusus. Namun, Amien mengaku usulan perubahan status lembaganya tersebut harus menunggu revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
"Jadi BUMN khusus yang otoritasnya akan kembali ke masa lalu seperti waktu bersama Pertamina. Tapi soal kelembagaan harus bahas RUU dulu dan direkomendasikan ke Tim Refomasi (Tata Kelola Migas)," kata Amien usai rapat dengan Tim Tata Kelola Migas, Selasa (23/12). (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK