Harga Minyak Anjlok, Pertamina Kebut Pengembangan Panas Bumi
CNN Indonesia
Rabu, 28 Jan 2015 11:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina (Persero) berencana menanamkan investasi sebesar US$ 432 juta atau sekitar Rp 5,27 triliun untuk mengembangkan wilayah kerja panas bumi miliknya.
Direktur Utama PGE Rony Gunawan mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk merampungkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang sedang digarap dan perawatan pembangkit yang sudah beroperasi. “Selain itu, kami juga akan melakukan eksplorasi di daerah Bukit Daun, Bengkulu,” kata Rony dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rabu (28/1).
Rony menjelaskan, tahun ini PGE akan merampungkan pembangunan PLTP Kamojang Unit 5 berkapasitas 35 megawatt (MW). Dia mencatat konstruksi proyek tersebut sudah berjalan sekitar 60,5 persen dan diharapkan bisa selesai pada Juli tahun ini dan akan langsung menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik yang dioperasikan PGE.
“Tahun ini, kalau ditambah dengan Juli nanti 35 MW, akan menjadi total 437 MW,” katanya.
Bidik 2.300 MW
Melalui pembangunan yang konsisten, PGE menargetkan dalam 10 tahun ke depan atau sampai 2025 mampu menghasilkan produksi listrik dari panas bumi sebanyak 2.300 MW.
Menurut Rony, saat ini PGE sudah memiliki jadwal pembangunan pembangkit listrik panas bumi sampai 2018 dengan kapasitas mencapai 847 MW. Selain PLTP Kamojang Unit 5 yang akan beroperasi tahun ini sebesar 35 MW, PGE juga tengah mempersiapkan pengoperasian pembangkit lain, yaitu:
- Karaha unit 1 berkapasitas 30 MW pada 2016
- Lahendong unit 5 dan 6 dengan kapasitas 2x20 MW pada 2016
- Ulubelu unit 3 dan 4 berkapasitas total 40 MW masuk pada 2016 dan 2017
- Lumut Balai 1 dan 2 dengan kapasitas total 2x55 MW pada 2016 dan 2018
- Hululais 1 dan 2 dengan kapasitas 2x55 MW masuk pada 2017 dan 2018
"Sehingga nanti pada 2018, PGE sudah memiliki kapasitas produksi 847 MW, baik dari kegiatan total project maupun produksi uap. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak pernah berdiam diri untuk terus mencari dan memproduksi listrik dari panas bumi," katanya.
Namun untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek panas bumi tersebut, PGE membutuhkan bantuan regulator seperti mempercepat proses penerbitan perizinan AMDAL, jaminan jangka panjang dari pemerintah untuk dapat beroperasi di wilayah sumber panas bumi yang umumnya berada di hutan cagar alam dan hutan lindung, tarif yang mencerminkan keekonomian yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 tahun 2012 yang mengatur ketentuan fit in tarrif, serta jaminan waktu pelaksanaan proyek bagi pengembang yang memenangkan tender.
“Masalah tarif kini sudah ada solusi, kendala utama yang dihadapi perusahaan saat ini terutama pada WKP baru adalah tidak adanya komitmen atau jaminan yang mengikat pada proses tender sehingga kecenderungan pengembang menawar dengan harga rendah agar menang dan tidak ada batas waktu pengembangan yang pasti dan ini merugikan bagi perusahaan yang serius ingin mengembangkan panas bumi, termasuk PGE," jelasnya
Direktur Utama PGE Rony Gunawan mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk merampungkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang sedang digarap dan perawatan pembangkit yang sudah beroperasi. “Selain itu, kami juga akan melakukan eksplorasi di daerah Bukit Daun, Bengkulu,” kata Rony dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rabu (28/1).
Rony menjelaskan, tahun ini PGE akan merampungkan pembangunan PLTP Kamojang Unit 5 berkapasitas 35 megawatt (MW). Dia mencatat konstruksi proyek tersebut sudah berjalan sekitar 60,5 persen dan diharapkan bisa selesai pada Juli tahun ini dan akan langsung menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik yang dioperasikan PGE.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bidik 2.300 MW
Menurut Rony, saat ini PGE sudah memiliki jadwal pembangunan pembangkit listrik panas bumi sampai 2018 dengan kapasitas mencapai 847 MW. Selain PLTP Kamojang Unit 5 yang akan beroperasi tahun ini sebesar 35 MW, PGE juga tengah mempersiapkan pengoperasian pembangkit lain, yaitu:
- Karaha unit 1 berkapasitas 30 MW pada 2016
- Lahendong unit 5 dan 6 dengan kapasitas 2x20 MW pada 2016
- Ulubelu unit 3 dan 4 berkapasitas total 40 MW masuk pada 2016 dan 2017
- Lumut Balai 1 dan 2 dengan kapasitas total 2x55 MW pada 2016 dan 2018
- Hululais 1 dan 2 dengan kapasitas 2x55 MW masuk pada 2017 dan 2018
"Sehingga nanti pada 2018, PGE sudah memiliki kapasitas produksi 847 MW, baik dari kegiatan total project maupun produksi uap. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak pernah berdiam diri untuk terus mencari dan memproduksi listrik dari panas bumi," katanya.
Namun untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek panas bumi tersebut, PGE membutuhkan bantuan regulator seperti mempercepat proses penerbitan perizinan AMDAL, jaminan jangka panjang dari pemerintah untuk dapat beroperasi di wilayah sumber panas bumi yang umumnya berada di hutan cagar alam dan hutan lindung, tarif yang mencerminkan keekonomian yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 tahun 2012 yang mengatur ketentuan fit in tarrif, serta jaminan waktu pelaksanaan proyek bagi pengembang yang memenangkan tender.
“Masalah tarif kini sudah ada solusi, kendala utama yang dihadapi perusahaan saat ini terutama pada WKP baru adalah tidak adanya komitmen atau jaminan yang mengikat pada proses tender sehingga kecenderungan pengembang menawar dengan harga rendah agar menang dan tidak ada batas waktu pengembangan yang pasti dan ini merugikan bagi perusahaan yang serius ingin mengembangkan panas bumi, termasuk PGE," jelasnya
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK