Asal Itikad Baik, Wajib Pajak Telat Bayar Bisa Bebas Sanksi

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertimbangkan penghapusan sanksi bagi wajib pajak (WP) yang telat menunaikan kewajibannya. Penghapusan sanksi tersebut akan dilakukan selama WP menunjukkan itikad baik untuk membayar pajak.

"Kami akan penuh maaf tahun ini. Kalau mereka memang berniat untuk bayar, meskipun telat dan ada sanksi, sanksinya tidak kami lihat. Sanksinya bisa kami hapus. Kami hilangkan sesuai dengan itikad lah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pamuditodi Kantor Pusat Dirjen Pajak, Kamis (12/2).

Pilihan Redaksi Wacana Pajak Tambahan untuk Kosan Mewah Kembali Berembus OJK Usulkan Produk Keuangan Syariah Diberi Insentif Pajak Kebijakan Tax Amnesty Jadi Prioritas Program Legislasi 2015

Sigit menyadari tingginya target penerimaan pajak harus diikuti dengan upaya pemerintah untuk meraih potensi WP yang belum terjamah selama ini. Sebagai informasi, saat ini jumlah WP yang terdaftar di DJP hanya sekitar 20 juta dari 45 juta potensi WP sesungguhnya.

Menurut Sigit, kebiijakan penghapusan sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar merupakan salah satu upaya pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Menurut Sigit, tax amnesty tidak akan dapat menggenjot penerimaan pajak sebesar Rp 1.480 triliun tahun ini karena baru akan berlaku paling cepat tahun 2016.

(ags/ags)