Kebijakan Dana Desa Dinilai Akan Gagal Sejahterakan Desa
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Sabtu, 14 Feb 2015 13:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom senior Didik J. Rachbini menilai implementasi anggaran desa akan gagal untuk menyejahterakan desa. Kebijakan pemerintah yang menyamaratakan semua desa menjadi salah satu penyebabnya.
"Kebijakan (anggaran desa) ini saya nilai baik secara politis tetapi bentuknya itu seperti menyamakan semua desa. Maka kemungkinan gagalnya lebih besar," kata Didik saat ditemui seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).
Pernyataan itu ia keluarkan berdasarkan pengamatannya akan kebijakan-kebijakan masa lalu yang gagal karena melakukan pendekatan penyamarataan semua wilayah.
"Manfaatnya banyak karena adanya suntikan dana ini. Namun, saya menilai akan lebih banyak desa yang gagal untuk menumbuhkan ekonomi dan memajukan desa," katanya.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. "Tidak ada model, perencanaan, percontohan, ataupun studi sama sekali. Ini bagaikan ada uang dari langit yang tiba-tiba turun ke desa," katanya.
Selain itu, Didik juga mempertanyakan pengawasan terhadap penggunaan uang tersebut, di mana tiap desa mendapatkan dana Rp 1,4 miliar secara bertahap.
Meski begitu, Didik menilai program ini sebaiknya terus berjalan. "Nanti akan ada beberapa desa yang sukses dengan adanya program tersebut dan kemudian bisa dijadikan contoh. Kontrol terhadap penggunaan uang itu harus lebih ditingkatkan," kata Didik.
Sepakat dengan Didik, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan kontrol tersebut sebaiknya juga melibatkan masyarakat. "Misalnya lembaga swadaya masyarakat setempat bisa juga membantu melakukan kontrol tersebut," kata Viva.
Ia juga mengatakan sebaiknya dana desa tersebut dikerahkan untuk program pemberdayaan masyarakat, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Desa diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto berpendapat jangan sampai dana desa hanya dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. "Pada akhirnya, uang itu bisa jadi dana ungkit bagi kesejahteraan desa. Kalau tidak dikelola dengan baik, nanti modalnya bisa diserap oleh kekuatan ekonomi di luar desa," katanya.
(ags/ags)
"Kebijakan (anggaran desa) ini saya nilai baik secara politis tetapi bentuknya itu seperti menyamakan semua desa. Maka kemungkinan gagalnya lebih besar," kata Didik saat ditemui seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).
Pernyataan itu ia keluarkan berdasarkan pengamatannya akan kebijakan-kebijakan masa lalu yang gagal karena melakukan pendekatan penyamarataan semua wilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. "Tidak ada model, perencanaan, percontohan, ataupun studi sama sekali. Ini bagaikan ada uang dari langit yang tiba-tiba turun ke desa," katanya.
Meski begitu, Didik menilai program ini sebaiknya terus berjalan. "Nanti akan ada beberapa desa yang sukses dengan adanya program tersebut dan kemudian bisa dijadikan contoh. Kontrol terhadap penggunaan uang itu harus lebih ditingkatkan," kata Didik.
Sepakat dengan Didik, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan kontrol tersebut sebaiknya juga melibatkan masyarakat. "Misalnya lembaga swadaya masyarakat setempat bisa juga membantu melakukan kontrol tersebut," kata Viva.
Ia juga mengatakan sebaiknya dana desa tersebut dikerahkan untuk program pemberdayaan masyarakat, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Desa diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto berpendapat jangan sampai dana desa hanya dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. "Pada akhirnya, uang itu bisa jadi dana ungkit bagi kesejahteraan desa. Kalau tidak dikelola dengan baik, nanti modalnya bisa diserap oleh kekuatan ekonomi di luar desa," katanya.
(ags/ags)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK