Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menelusuri perusahaan Tiongkok yang berencana membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di kawasan Papua. Upaya ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan tuntutan pemerintah daerah.
"Pemerintah ingin meyakini semua pihak termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) agar proyek smelter Papua berjalan. Jadi kami harus tahu itu siapa perusahaan Tiongkok yang mau bangun smelter," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar di Jakarta, Senin (16/2).
Seusai melakukan pemantauan langsung di area pertambangan PT Freeport Indonesia, Sabtu (14/2) kemarin, pemerintah menegaskan bahwa perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat tersebut batal membangun smelter di Papua karena faktor keekonomian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai gantinya, pemerintah telah menyerahkan pembangunan smelter ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi Papua dengan menggandeng salah satu perusahaan Tiongkok, yang konsentratnya dipasok dari area kerja Freeport. Namun, sampai saat ini Sukhyar mengungkapkan Kementerian ESDM belum mengetahui nama perusahaan maupun rekam jejak investor Negeri Tirai Bambu tersebut.
"Klaimnya mereka juga akan membangun pembangkit sebesar 60 MW (megawatt) yang gasnya diambil dari Bintuni. Sementara sisanya dari PLTA," tuturnya.
Bangun Kawasan IndustriSelain smelter, lanjut Sukhyar, Pemda Papua juga berkomitmen membangun kawasan industri di dekat area pabrik pengolahan. Untuk merealisasikan rencana itu, pemda akan menggandeng sejumlah investor untuk menutupi pembiayaan proyek.
"Nantinya di dekat sana juga akan dibangun pabrik semen. Sementara proyek PLTA berkapasitas 600 MW juga akan dibangun," pungkasnya.
(ags/gen)