Wantimpres Bahas Usul Divestasi Saham Tambang dengan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merivisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara membuat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengerutkan dahi.

Pasalnya revisi PP yang diminta oleh para pengamat terkait dengan besaram kewajiban divestasi saham yang dikenakan bagi perusahaan tambang asing. Sri Adiningsih berpandangan, usulan yang kian banyak disuarakan itu akan segera dibahasnya bersama Presiden.

"Yang jelas masukan tadi sangat berguna. Tentu saja (usulan) akan dibicarakan tapi saya tidak mau berkomentar banyak dulu," ujar Sri ditemui di Jakarta, Kamis (12/2).

Senada dengan Sri, Direktur Megawati Institue yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta mengatakan sudah seyogyanya pemerintah memiliki kuasa dan bagian lebih besar dari hasil kegiatan pertambangan mineral dan batubara (minerba) Indonesia.

"Tentu saja kami akan terus mendorong pemerintah untuk memiliki saham yang dominan di perusahaan pertambangan asing termasuk Freeport, Newmont, dan lain-lain. Ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945," kata Arief.

Sebelumnya, banyak pengamat pertambangan termasuk Simon F. Sembiring mendesak Jokowi merevisi PP Nomor 77 Tahun 2014 mengenai klausul kewajiban divestasi saham perusahaan tambang asing antara 30 persen hingga 50 persen.

Pilihan Redaksi 12 Perusahaan Batubara Belum Teken MoU Renegosiasi Kontrak Pemprov Papua Siap Akuisisi 10 Persen Saham Freeport Semangat Pemerintah Kuasai 7 Persen Saham Newmont Mengendur Jokowi Diminta Berani Minta Porsi Saham Tambang Asing

Simon mencontohkan, dengan hanya mewajibkan PT Freeport Indonesia mendivestasikan 30 persen saham lantaran perusahaan ini memiliki kegiatan pertambangan bawah tanah, keuntungan yang diperoleh pemerintah dari kegiatan penambangan di Papua dinilai teramat kecil. Untuk itu, Simon meminta Jokowi berani merevisi aturan tersebut.

"Kami harapkan pemerintah baru bisa mengkoreksi pasal divestasi karena PP ini hanya mengakomodir kepentingan pelaku usaha. Pemerintah jangan takut toh perubahan ini ada di dalam klausul sehingga pemerintah tidak menyalahi Undang-Undang Minerba," kata Simon. (gen)