Menteri ESDM Tak Bisa Paksa Freeport Bangun Smelter Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Alasan manajemen PT Freeport Indonesia yang menyatakan rencana pembangunan smelter di Papua tidak ekonomis membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengurungkan niatnya memaksa perusahaan tersebut untuk membangun smelter disana.

Sudirman berdalih, dirinya tetap meminta perusahaan Amerika Serikat untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bahan galian tambang di Indonesia meskipun smelter Papua batal dikerjakan Freeport. Sebab kewajiban untuk membangun smelter di Indonesia sudah tercantum dalam renegosiasi kontrak yang disepakati manajemen perseroan dengan pemerintah.

"Kendati smelter di Papua dibangun Pemerintah Daerah, Freeport harus tetap melaksanakan kewajibannya membangun smelter sendiri. Nantinya pasokan smelter Papua sebagian akan dari Freeport," kata Sudirman di Jakarta, Selasa (17/2).

Pilihan Redaksi JK: Freeport Akan Sulit Bangun Pembangkit Listrik Smelter JK Bilang Sulit, Menteri ESDM Tetap Minta Smelter di Papua Pemerintah Telusuri Investor Smelter Tiongkok di Papua Freeport Siap Pasok Bahan Baku Smelter Tiongkok di Papua

Sudirman mengakui dalam kunjungannya ke Papua pekan lalu, disepakati smelter tembaga di Papua dibangun oleh Pemerintah Daerah Mimika dengan menggandeng investor. Sementara Freeport telah berkomitmen membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Dimana smelter perseroan rencananya akan berdiri diatas lahan milik PT Petrokimia Gresik.

Freeport pun diketahui telah meneken nota kesepahaman dengan Petrokimia untuk menyewa lahan seluas 80 hektar tersebut. "Yang di Gresik harus tetap dibangun," tegasnya.

Smelter Freeport di Gresik rencananya memiliki kapasitas 500 ribu ton tembaga katoda dengan nilai investasi mencapai US$ 2,3 miliar. Untuk bisa memaksimalkan kapasitas pengolahan smelter, diperlukan bahan baku mencapai 2 juta ton konsentrat tembaga. (gen)