Lembaga Asing Usul Pemerintah Kelola Energi dengan Benar

Jakarta, CNN Indonesia -- Besarnya kebutuhan energi dalam negeri mengundang atensi lembaga energi non profit internasional. Dalam sebuah acara peluncuran buku di Jakarta, Selasa (17/2), lembaga bernama International Energy Agency (IEA) itu merekomendasikan lima langkah untuk menyiasati pengelolaan energi nasional.

"Lima rekomendasi ini sebenarnya dicetuskan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber energi yang dimiliki Indonesia. Negara ini memiliki potensi energi serta kebutuhan yang besar, jadi harus dikelola dengan baik melalui regulasi serta implementasinya," ujar Direktur Eksekutif IEA, Maria Van Der Hoeven di Jakarta.

Dalam rekomendasinya, IEA berharap pemerintah Indonesia mampu melakukan perbaikan institusi dan kebijakan di bidang energi. Adapun pada rekomendasi kedua, lembaga yang memiliki basis di Perancis tersebut merekomendasikan agar pemerintah memperkuat legal frame work atau landasan hukum demi menjamin investasi di sektor energi dan pemanfaatan sumber dalam alam.

Sementara pada rekomendasi ketiga, IEA mengharapkan Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan infrastruktur energi meliputi kemampuan kilang minyak, pipeline (jaringan pipa gas), hingga pembangkit listrik.

Upaya memperbesar porsi bauran energi (mix energy) pun juga menjadi salah satu rekomendasi yang didorong oleh IEA.

Sedangkan untuk rekomendasi kelima, IEA mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera menentukan alokasi gas untuk domestik atau dikenal dengan domestic market obligation (DMO). Ini dimaksudkan agar pelaku usaha dalam negeri memperoleh gas yang dihasilkan dari sumur-sumur migas di Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyambut baik kelima rekomendasi yang dirilis oleh IEA. "Sebenarnya pemerintah juga sedang melakukan beberapa langkah yang direkomendasikan dalam buku ini. Mereka pun di dalam buku juga mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah," tutur Sudirman.

Penghapusan Subsidi BBM Diapresiasi

Yang menarik, Sudirman bilang, di samping lima rekomendasinya IEA mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah Jokowi. Satu di antaranya perihal penghapusan subsidi pada penjualan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

Sudirman mengklaim, langkah penghapusan subsidi BBM merupakan kebijakan yang jarang  berhasil dilakukan oleh sejumlah negara. Beruntung dengan komitmen yang tinggi pemerintah mampu menggeser pemberian subsidi dari sektor yang konsumtif ke produktif.

"Selain itu dalam bukunya mereka juga mengapresiasi langkah Indonesia yang terus mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan. Ini sejalan dengan kebijakan Dewan Energi Nasional (DEN)," katanya.

Berdasarkan program DEN, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia pada 2025 ditargetkan mencapai 23 persen. Lantaran sampai saat ini mix energy masih di jalan, Sudirman tak menampik bahwa hal tersebut merupakan tantangan bagi jajarannya.

"Ke depannya saran-saran ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di sektor energi," ujar Sudirman. (ded/ded)