Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola sejumlah infrastruktur gas bumi yang akan dibangun memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini, pemerintah diketahui akan membangun sedikitnya tujuh infrastruktur gas di beberapa wilayah Indonesia.
"Kami ingin mendorong badan usaha milik negara (BUMN) seperti Pertamina untuk terus berkembang. Sehingga nantinya mereka bisa menjadi pemain utama di industri migas," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) I Gusti Nyoman Wiratmadja di Jakarta, Selasa (10/2) malam.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR yang baru berakhir menjelang tengah malam tersebut, Komisi VII juga menyetujui usulan tambahan anggaran belanja Kementerian ESDM sebesar Rp 14,91 triliun. Sebesar Rp 513,37 miliar rencananya akan dipakai untuk memulai pembangunan proyek yang akan digarap secara bertahap mulai 2015 hingga 2017 itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tujuh proyek tersebut adalah:
1. Konstruksi empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dua bengkel pencontohan, dan 1.000 unit converter kit dengan dana pembangunan infrastruktur awal sekitar Rp 246 miliar.
2. Peningkatan kapasitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah timur Indonesia Rp 10,6 miliar.
3. Pembangunan infrastruktur pipa gas berdiameter 20 inchi yang menghubungkan sejumlah beberapa kawasan di Pulau Jawa atau Trans Jawa (Semarang-Cirebon-Balongan) Rp 112,5 miliar.
4. Pembangunan infrastruktur pipa gas 12 inchi Balikpapan hingga Samarinda sepanjang 130 kilometer (km) Rp 29,25 miliar.
5. Pembangunan fasilitas penyimpanan terapung gas atau Floating Storage Regasification Unit (FSRU) serta fasilitas regasifikasi BBM ke BBG untuk pembangkit listrik Rp 35 miliar.
6. Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Rp 55 miliar.
7. Terakhir, pembangunan tangki gas elpiji 2 x 1.000 metric ton (MT) di 3 lokasi yakni Jayapura, Wayame, dan Bima Rp 25 miliar.
"Semua proyek ini dananya pakai APBN. Nantinya Pertamina dan anak usahanya akan ditugaskan setelah proyek ini selesai. Begitu juga dengan SPBG," tutur Wiratmadja.
Terserap OptimalMenteri ESDM Sudirman Said mengatakan meski instansinya dan Komisi VII DPR telah menyepakati rencana tersebut namun jumlah anggaran yang diusulkan akan kembali dibicarakan dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. "Kementerian ESDM mengawali rencana proyek dan anggaran ini dengan menyampaikannya kepada Komisi VII DPR sehingga mendapatkan dukungan dan persetujuan. Setelahnya akan dibicarakan lagi dengan Kementerian Keuangan," kata Sudirman.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI Kurtubi berharap penggunaan dana anggaran yang disepakati bisa diserap secara optimal dan akuntabel. Sebab tahun lalu daya serap anggaran Kementerian ESDM berada dibawah 50 persen. "Kalau perlu serapannya sebisa sesuai dengan yang dianggarkan," ujarnya.
(gen)