Komisi V Semangati Jonan Berani Jatuhkan Sanksi untuk Lion
CNN Indonesia
Sabtu, 21 Feb 2015 13:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yudi Widiana meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk berani memberikan sanksi tegas kepada PT Lion Mentari Airlines yang menelantarkan penumpangnya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, tanpa kejelasan sejak Rabu (18/2).
"Pak Jonan seharusnya memberikan sanksi tegas dan terbuka, mengapa diberi sanksi sesuai dengan kesalahan. Kementerian Perhubungan harus melakukan investigasi karena masyarakat sangat kecewa," ujar Yudi kepada CNN Indonesia, Sabtu (21/2).
Menurut Yudi, anak usaha Lion Group milik Rusdi Kirana tersebut seharusnya mendapatkan sanksi keras. Pasalnya, ini bukan sekadar masalah keterlambatan penerbangan dan penumpang kelaparan.
"Masalah refund tiket, tidak punya uang cash jadi pinjam ke Angkasa Pura II. Padahal Angkasa Pura tidak punya kewajiban untuk membayar itu," papar Yudi.
Selain itu, Yudi juga beranggapan Lion Air juga harus bertanggung jawab atas kekecewaan penumpang yang akhirnya memblokir apron di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kemarin.
"Ketika penumpang merangsek masuk ke apron itu sangat membahayakan dunia penerbangan," ucap Yudi.
Pada Jumat (20/2), sebenarnya Jonan telah melontarkan pernyataan bahwa pemerintah akan menghentikan penerbitan izin rute baru oleh Lion untuk sementara waktu karena dinilai tidak memiliki standar penanganan penumpang yang baik ketika terjadi krisis.
Namun, pada sore harinya melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo, Jonan justru menganulir pernyataan tersebut dengan mengatakan pemerintah tidak bisa memberikan sanksi karena kericuhan penumpang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta hanya disebabkan dari sisi pelayanan.
Tidak Konsisten
Beberapa pihak kemudian mengaitkan keputusan Jonan ini dengan kepemilikan maskapai Lion Air yang berada di bawah anggota Dewan Perimbangan Presiden (Wantimpres) dari Partai Kebangkitan Bangsa, Rusdi Kirana.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi misalnya. Ia mengaku sudah sering meneruskan keluhan-keluhan yang diterima para penumpang Lion Air kepada Kementerian Perhubungan maupun ke manajemen maskapai, tapi sulit mendapatkan respons.
"Kementerian Perhubungan itu memble kalau menghadapi Lion, apalagi sekarang Rusdi Kirana jadi Wantimpres. Selama ini pengaduan konsumen banyak dari Lion. Kami sudah hubungi Lion tapi jarang direspon,” ujar Tulus.
Melihat hal ini, Yudi kembali mengatakan bahwa Jonan harus konsisten.
“Menteri Perhubungan harus konsisten membuat statement. Jangan terburu-buru, jadi banyak koreksi. Karena tidak konsisten ini akhirnya muncul anggapan dari masyarakat yang bukan teknis lagi, tapi jadi politis," pungkas Yudi.
"Pak Jonan seharusnya memberikan sanksi tegas dan terbuka, mengapa diberi sanksi sesuai dengan kesalahan. Kementerian Perhubungan harus melakukan investigasi karena masyarakat sangat kecewa," ujar Yudi kepada CNN Indonesia, Sabtu (21/2).
Menurut Yudi, anak usaha Lion Group milik Rusdi Kirana tersebut seharusnya mendapatkan sanksi keras. Pasalnya, ini bukan sekadar masalah keterlambatan penerbangan dan penumpang kelaparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Yudi juga beranggapan Lion Air juga harus bertanggung jawab atas kekecewaan penumpang yang akhirnya memblokir apron di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kemarin.
Pada Jumat (20/2), sebenarnya Jonan telah melontarkan pernyataan bahwa pemerintah akan menghentikan penerbitan izin rute baru oleh Lion untuk sementara waktu karena dinilai tidak memiliki standar penanganan penumpang yang baik ketika terjadi krisis.
Namun, pada sore harinya melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo, Jonan justru menganulir pernyataan tersebut dengan mengatakan pemerintah tidak bisa memberikan sanksi karena kericuhan penumpang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta hanya disebabkan dari sisi pelayanan.
Tidak Konsisten
Beberapa pihak kemudian mengaitkan keputusan Jonan ini dengan kepemilikan maskapai Lion Air yang berada di bawah anggota Dewan Perimbangan Presiden (Wantimpres) dari Partai Kebangkitan Bangsa, Rusdi Kirana.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi misalnya. Ia mengaku sudah sering meneruskan keluhan-keluhan yang diterima para penumpang Lion Air kepada Kementerian Perhubungan maupun ke manajemen maskapai, tapi sulit mendapatkan respons.
"Kementerian Perhubungan itu memble kalau menghadapi Lion, apalagi sekarang Rusdi Kirana jadi Wantimpres. Selama ini pengaduan konsumen banyak dari Lion. Kami sudah hubungi Lion tapi jarang direspon,” ujar Tulus.
Melihat hal ini, Yudi kembali mengatakan bahwa Jonan harus konsisten.
“Menteri Perhubungan harus konsisten membuat statement. Jangan terburu-buru, jadi banyak koreksi. Karena tidak konsisten ini akhirnya muncul anggapan dari masyarakat yang bukan teknis lagi, tapi jadi politis," pungkas Yudi.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK