Jokowi Bantu Desa Pasarkan Produk Andalan via Twitter

Lalu Rahadian, CNN Indonesia | Sabtu, 21/02/2015 17:40 WIB
Jokowi Bantu Desa Pasarkan Produk Andalan via Twitter Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (kanan) menyapa para Kades saat menghadiri pertemuan Forum Kepala Desa Tertinggal (FKDT) di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, Senin (9/2). (ANTARA FOTO/Asep Faturahman)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan memanfaatkan media sosial untuk membantu desa-desa di Indonesia dalam memasarkan produk andalannya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan berbagai produk dari desa harus segera dilakukan. Apalagi, saat ini sedang marak dilakukan proses jual-beli melalui berbagai akun media sosial yang tersedia.

"Sosial media bukan lagi jadi ajang pertemanan, sekarang sudah menjadi ajang transaksi. Tinggal pengemasan produk saja yang bagus agar diminati. Apalagi 2015 ini Indonesia memasuki pasar bebas Asia Tenggara seiring Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," ujar Marwan kepada CNN Indonesia, Sabtu (21/2).


Rencananya, mulai tahun ini setiap desa di Indonesia akan dibuatkan akun sosial media untuk memasarkan produk-produk unggulannya. Untuk tahap awal, pembuatan akun sosial media akan dilakukan di 2 ribu desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Desa yang sudah memiliki BUMDes akan kita mulai buatkan akun sosial media tahun ini. Pendamping program yang akan mengarahkan. Nanti model pemasarannya mengadopsi model-model yang digunakan para pedagang online di kota-kota besar," ujar Marwan.

Sampai saat ini tercatat ada sekitar 2 ribu desa di Indonesia yang telah memiliki BUMDes. Rencananya, Kementerian Desa akan menambah 5 ribu BUMDes setiap tahun hingga 2019 mendatang.

Namun, niat tersebut tampaknya akan menemui halangan karena adanya perbedaan antara target dari Kementerian Desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Sejauh ini yang baru disetujui Bappenas adalah pembuatan 2 ribu BUMDes hingga lima tahun mendatang. Padahal, target kita membangun 5 ribu BUMDes tahun ini. Tapi sementara ini kita pakai pakem dari RPJMN yang disusun Bappenas dulu saja," ujar Marwan.