Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menemui nelayan di Pandeglang yang mengeluh terkait kebijakan pelarangan beberapa alat tangkap dan kurangnya bantuan pemerintah.
Seusai meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Senin (23/2) siang, Jokowi langsung menemui para nelayan yang sudah menunggunya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di Jalan Raya Panimbang, Kec. Panimbang, Pandeglang, Banten.
Presiden Jokowi menjelaskan, kedatangannya ke TPI itu dimaksudkan untuk mendengar kalau ada keluhan dan masalah yang disampaikan dari nelayan. Mendapat tawaran seperti itu, sejumlah warga langsung menyampaikan masalah yang mereka hadapi, seperti tidak adanya bantuan bagi nelayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, adanya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan soal larangan beberapa alat tangkap yang digunakan nelayan yang membuat mereka kesulitan mendapatkan ikan, juga masalah ombak yang cukup besar yang membuat erosi, juga keinginan untuk mendapatkan bantuan perumahan bagi nelayan.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengatakan, karena menyangkut Permen Kelautan dan Perikanan yang dipersoalkan nelayan merupakan masalah teknis, ia berjanji akan menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui para nelayan di Pandeglang.
“Karena yang mengeluarkan peraturan tersebut di kementerian, nanti biar Bu Menteri (Susi) ke sini saja agar bisa menjelaskan kepada nelayan,” kata Jokowi seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI, Senin (23/2).
Terkait permintaan yang disampaikan oleh pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pandeglang mengenai permintaan bantuan, Presiden Jokowi langsung memberikan sumbangan, yaitu sebesar Rp 30 juta untuk pengolahan ikan, dan Rp 50 juta untuk dibagi-bagi kepada semua kelompok nelayan.
“Nanti untuk HNSI saya kirim Bu Susi. Bantuannya beda-beda, nanti untuk jaring, alat-alat dan untuk perumahan nelayan,” kata Presiden Jokowi.
Adapun terkait keluhan para nelayan mengenai masalah perumahan, Presiden Jokowi mengatakan, nanti kalau mau ada pembangunan perumahan, dari Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan disesuaikan dengan kebutuhan nelayan.
“Tidak mungkin kita paksakan. Yang mau dibangun itu kampung nelayan, bukan rusun. Kampung nelayan yang dirapikan. Penjelasan lengkapnya di Bu Susi,” kata Jokowi.
(gir/gir)