Bulog: Penyaluran Raskin Terhambat, Harga Beras Melonjak

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan Umum Bulog menuding lambannya penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) yang sempat tertunda selama tiga bulan telah membuat harga beras melonjak hingga 30 persen. Padahal, keterlambatan tersebut lebih disebabkan oleh faktor administrasi yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengatakan seharusnya sejak Desember 2014 lalu, pemerintah menginstruksikan penyaluran raskin sebanyak 232 ribu ton per bulan ke masyarakat. Namun, sampai saat ini baru dikeluarkan sebanyak 144.500 ton raskin sebanyak dua kali.

“Hal itu kemudian membuat harga melambung hingga 30 persen,” tegas Lenny di Jakarta, Selasa (24/2).

Lenny menjelaskan penyebab penyaluran raskin tidak lancar selama tiga bulan ini karena masalah administrasi. Namun sayangnya, Lenny tidak menjelaskan lebih lanjut masalah administrasi yang dimaksudnya tersebut.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, kenaikan harga beras terus terjadi sejak Oktober 2014 hingga kini. Sementara itu, produksi padi tahun 2014 menurun dari produksi padi, dan lebih rendah dibanding 2012.

“Defisit suplai beras terjadi bulan November 2014 hingga Februari 2015 dan stok beras turun signifikan,” jelas Sofyan.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, naiknya hrga beras karena kurangnya pasokan ke pasar. Terutama raskin yang tidak tersalurkan lancar dalam tiga bulan terakhir.

“Untuk mengatasi kekurangan ini, Bulog segera keluarkan raskin 300 ribu ton,” kata JK.

Dia memperkirakan, kenaikan harga beras disebabkan faktor suplai karena permintaan beras tidak berubah atau tidak mengalami lonjakan. Namun demikian, JK mengingatkan kenaikan harga pangan sangat mempengaruhi kondisi masyarakat golongan bawah, karena 60 persen pengeluaran mereka untuk membeli beras.

“Kenaikan Rp 1.000 hingga Rp 2 ribu per kg sangat terasa berat bagi masyarakat golongan bawah,” kata JK.

Pada 13 Februari 2015 lalu, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan ke depan pemerintah akan menghapus pemberian subsidi pangan dalam bentuk raskin. 

“Kalau kita ingin men-support ketersediaan beras bagi keluarga miskin maka akan lebih baik kita memberikan subsidi langsung," ujar Bambang ketika itu.

Pilihan Redaksi Pemerintah Pasok Raskin Sebelum BBM Naik Menkeu Sebut Program Beras Miskin Segera Dihapus Indef: Dorong Impor, 'Mafia Beras' Coba Mainkan Harga

Menurutnya, mekanisme raskin kerap tidak tepat sasaran oleh karena itu lebih baik pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat miskin untuk beras

"Jadi bukannya harganya yang dimurahkan sehingga dapat dibeli oleh orang, yang kemudian malah dapat dibeli oleh orang yang akhirnya ribut sendiri, kemudian orang yang tidak berhak juga ikut membeli," katanya.

Sebagai informasi, tahun 2015 pemerintah akan memberikan subsidi pangan bagi 15,5 juta Rumah Tangga (RT) masing masing RT mendapat jatah 15 kg selama 12 bulan. Sedangkan anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp 18,9 triliun. (gen)