Pelemahan Rupiah Pukul Bisnis Ritel Indonesia

Pertumbuhan bisnis ritel Indonesia dipastikan melambat seiring melemahnya daya beli masyarakat akibat kebijakan moneter ketat bank sentral. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRI) mencatat pertumbuhan usaha seluruh anggotanya rata-rata hanya tumbuh 7 persen tahun lalu, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan normal 15 persen per tahun.

"Tahun lalu bisnis sekitar Rp 18 triliun, hanya tumbuh 7 sampai 8 persen. Itu hanya anggota kami, kalau total market seperti data BPS itu tiga kali lipatnya," jelas Ketua APRI, Tutum Rahanta di FX Senayan, Sabtu (28/3).

Tutum mengatakan umumnya dalam kondisi normal pertumbuhan bisnis ritel mampu mencapai rata-rata 15 persen per tahun. Namun sejak Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pada Desember 2013, ungkapnya daya beli masyarakat kelas menengah turun sehingga ikut memukul bisnis ritel. Ini tak lepas dari ketatnya kondisi likuiditas pasca penaikan suku bunga acuan sejak tahun lalu. "Kuartal I tahun ini saja kami sudah minus 10 persen," katanya.

Untuk tahun ini, lanjut Tutum, bisnis ritel dinilai masih akan dihantui kebijakan moneter yang ketat berikut pelemahan nilai tukar (depresiasi) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Meski begitu, APRI tetap optimistis industri ritel masih dapat tumbuh 10 persen pada 2015 meski daya beli masyrakat masih berpotensi melemah akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

"Itu sudah mempertimbangkan rupiah dan kenaikan harga BBM. Kalau lihat kuartal I (minus 10 persen) kami pesimistis bisa tumbuh 15 persen," katanya.

Salah Kaprah

Tutum mengatakan sejak Agus D.W. Martowardojo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, arah kebijakan moneter ia nilai menganut rezim bunga tinggi. Jajarannya pun telah menyuarakan aspirasi agar suku bunga bisa diturunkan demi menjaga daya beli masyarakat sejak Desember 2013. Akan tetapi, himbauan ini nyatanya tidak dijadikan sebagai masukan bagi Mantan Menteri Keuangan tersebut. 

"Saat Agus Marto jadi Gubernur BI, dia keluarkan kebijakan untuk kontrol keuangan. Tapi likuiditas terlalu kenceng, maka kelas menengah yang selama ini menopang ekonomi kita daya belinya keserap buat bayar cicilan motor, cicilan rumah, dan habis," katanya.

Sementara pemerintah, lanjut Tutum, tak memiliki kebijakan yang kongkrit sejak dua tahun terakhir untuk benar-benar memberi stimulus ekonomi. Berbagai insentif yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah pun dinilai Tutum hanya sebagai wacana di mulut yang sulit direalisasikan.