Menteri Susi Tambah Pasukan untuk Genjot Kinerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini mendapatkan jatah tambahan pegawai sebanyak 448 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru. Jumlah tersebut hanya berkisar 4,023 persen dari total 11.160 pelamar.

Dalam arahannya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menegaskan tiga pesan khusus yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yakni reformasi birokrasi seperti revolusi mental, stop pemborosan dan moratorium.

Pilihan Redaksi Susi Pudjiastuti Minta BKPM Cabut Izin Pusaka Benjina Menteri Susi Usul Perpanjangan Moratorium Kapal Eks Asing Menteri Susi: Kapal Buronan Interpol Ditahan di Thailand Menteri Susi Dilaporkan Pemilik Kapal MV Hai Fa ke Polisi

Susi juga meminta para anak buah barunya itu untuk mampu menyamakan kedudukan antara realita dan fakta. Fakta yang ia maksud adalah Indonesia merupakan negara dengan panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia, namun realitanya hasil ekspor perikanan Indonesia hanya kelima terbesar di dunia.

"Kita harus kerja keras menyamakan fakta dan realita itu," kata Susi dalam sambutannya di gedung Mina Bahari 3 KKP, Jakarta, Senin (13/4).

KKP sendiri saat ini memiliki 10 Unit Eselon I dan 4 Staf Ahli Menteri. Unit Eselon I ini terdiri dari Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJBP), Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), dan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K).

Selain itu, terdapat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Inspektorat Jenderal (ITJEN), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP), dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

Sedangkan Staf Ahli Menteri, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Amtar Lembaga, dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Seleksi CPNS KKP tersebut telah dikonsultasikan dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) maupun Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. (gir)