Penerapan Pajak Barang Mewah Bakal Hambat Industri Properti

Giras Pasopati, CNN Indonesia | Selasa, 14/04/2015 11:53 WIB
Penerapan Pajak Barang Mewah Bakal Hambat Industri Properti Pengunjung mengamati maket rumah dalam pameran properti yang diselenggarakan Real estate Indonesia (REI) di Balai Sidang Jakarta, Sabtu 15 November 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat menilai pemerintah masih ragu-ragu dalam menentukan pajak barang mewah terkait penetapan nilai dan sasaran kepada industri properti. Di sisi lain, dengan penerapan pajak barang mewah yang kasar (harsh), maka perlambatan pada sektor properti dinilai dapat berlanjut lagi.

“Kami hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin oleh pihak dari Universitas Indonesia pekan lalu,” ujar Liliana S Bambang, analis Mandiri Sekuritas dalam riset, Senin (14/4).

Tujuan dari FGD tersebut, lanjutnya, adalah mendiskusikan dampak dari pajak barang mewah pada properti Indonesia dan jenis aturan yang seharusnya diterapkan. Yang hadir dalam FGD tersebut termasuk Bank Indonesia, Real Estate Indonesia (REI), Cushman & Wakefield, dan perwakilan dari Dirjen Pajak.


“Saat ini, pajak barang mewah (PPn BM 20 persen) hanya berlaku untuk barang primer, apartemen yang luasnya di atas 150 m2 dan rumah di atas 400 m2. Pemerintah berniat merevisi aturan tersebut, karena pemerintah hanya menerima Rp 500 miliar dari PPn BM,” ujarnya.

Dia menyatakan bank sentral meyakini bahwa pajak barang mewah untuk properti senilai di bawah Rp 2 miliar adalah terlalu rendah. Berdasarkan aturan LTV yang diterbitkan pada kuartal IV/2013, sektor properti telah melambat pertumbuhannya.

“Dengan penerapan pajak barang mewah yang kasar (harsh), maka perlambatan pada sektor properti dapat berlanjut lagi. REI mengusulkan pemerintah untuk menerapkan pajak progresif terhadap pajak properti mewah. REI juga mengusulkan agar pemerintah juga mengejar pajak di pasar sekunder,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, diprediksi penerimaan pajak dari pasar primer dapat sebesar Rp 100 triliun dan sekunder Rp 220 triliun. Karena itu, ada potensi pajak yang lebih dari pasar sekunder. Pemerintah sudah menerima tambahan 5 persen dari pajak final yang dibayarkan oleh perusahaan dan 3 persen pajak final yang dibayarkan kontraktor.

“Meskipun demikian, tidak ada pajak yang dibayarkan individu dan kontraktor di pasar sekunder,” imbuhnya.

“Pemerintah terkesan ragu-ragu terhadap nilai dari pajak barang mewah. Pemerintah terbuka terhadap ide untuk pajak progresif, meskipun hal itu membuat perlunya penerbitan Peraturan Pemerintah. Karenanya, rencana itu akan memakan waktu beberapa saat,” ungkap Liliana. (gir/gir)