Gabungan Pabrik Rokok Protes Kebijakan Cukai Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mencatat pemerintah telah menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sekitar 16 persen dalam lima tahun terakhir. Kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tersebut disebut Gappri telah mematikan ribuan perusahaan rokok kecil yang ada di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Gappri Hasan Aoni Azis menuding kebijakan cukai yang dibuat pemerintah hanya semakin meruntuhkan industri rokok karena akan semakin banyak perusahaan kecil yang gulung tikar.

“Data anggota kami pada 2009 jumlah pabrik rokok sebanyak 4.900-an pabrik, sekarang tinggal 600-an pabrik saja. Padahal industri ini mampu menyerap banyak tenaga kerja,” ujar Hasan, dikutip Rabu (15/4).

Menurut Hasan, kebijakan pemerintah yang terus menaikkan tarif pita cukai dengan tujuan membatasi pertumbuhan produksi rokok ternyata juga memukul industri rokok kecil. Dia menjelaskan naiknya cukai menjadi bagian dari biaya produksi, sehingga mau tidak mau harus ditutupi dengan cara perusahaan menaikkan harga jual rokoknya. Sementara di sisi lain, rokok yang mereka produksi belum tentu bakal laku semua.

"Akibatnya, pabrik tutup karena kenaikan tarif cukai yang terjadi setiap tahun," kata Hasan.

Pilihan Redaksi Beban Pita Cukai Naik, Laba Sampoerna Turun Jadi Rp 10,18 T Wismilak Keluhkan Rencana Penaikan PPN Tembakau Kebijakan Cukai dan Dampaknya ke Industri Rokok Meski Laba Turun, Kinerja Wismilak di Atas Ekspektasi Kas Gudang Garam Tergerus Naiknya Beban Cukai

Sementara Ketua Lembaga Penelitian Usaha Kecil Menengah Mamik Indaryani menilai kebijakan cukai yang diterapkan saat ini merupakan bentuk ketidakpedulian pemerintah, bukan keseimbangan. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tercermin dari regulasi yang dihasilkan justru anti-tembakau.

“Kebijakan itulah yang menggerus industri tembakau,” ujar Mamik.

Ia menegaskan, kenaikan cukai dengan argumentasi kesehatan sangat tidak adil karena mengorbankan pihak lain yang tidak terakomodasi kepentingannya. Seharusnya, pemerintah berpikir mendorong daya saing industri tembakau bukan memberangus dengan beragam regulasi.

"Industri hasil tembakau juga berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat, pengurangan masyarakat miskin, bahkan sebagai warisan turun temurun," kata Mamik.

Kementerian Keuangan menargetkan bisa mengantongi penerimaan sebesar Rp 9,5 triliun dengan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 8,72 persen mulai 1 Januari 2015. Namun pendapatan cukai sebesar itu baru akan tercapai jika pabrikan rokok mampu mempertahankan angka produksinya minimal sama dengan jumlah produksi 2014 sebanyak 348 miliar batang.

Namun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terbit, produksi rokok nasional cenderung berkurang. Tahun ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menaksir produksi rokok nasional hanya akan mencapai 345 miliar hinggal 346 miliar batang.

Demi menjamin target penerimaan negara dari industri rokok tidak meleset, pertengahan Maret 2015 lalu instansi yang dipimpin oleh Bambang P.S. Brodjonegoro itu berwacana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atas produk hasil tembakau atau rokok dari 8,4 persen menjadi 10 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya mengatakan tujuan kebijakan ini tidak sepenuhnya karena mengejar target penerimaan negara, tetapi juga untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap rokok.

"Karena selama ini hanya PPN rokok yang tarifnya 8,4 persen, sedangkan barang lain kena 10 persen. Jadi memang sudah waktunya disamakan,” ujar Suahasil.

Kendatipun naik, Suahasil menilai kontribusi PPN rokok terhadap penerimaan negara yang naik tinggi pada tahun ini akan sangat kecil. Potensi penerimaan terbesar justru dari upaya menegakkan kepatuhan wajib pajak.

“Memang masih dalam kajian, tapi rencananya tahun ini (PPN rokok naik),” ujarnya. (gir)