Menkeu Se-Asia Pasifik Bahas Alternatif Pendanaan Pembangunan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan bersama The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) menggelar forum konsultasi keuangan untuk pembiayaan pembangunan level Asia Pasifik. Forum tersebut digelar pada 29 hingga 30 April 2015 di kantor pusat Kementerian Keuangan.

"Konsultasi ini akan memfasilitasi kesempatan bagi para anggota ESCAP bersama dengan sektor swasta, akademisi, dan organisasi sipil lainnya untuk sama-sama mengevaluasi peran pembiayaan dalam pembangunan dan mengeksplorasi sumber pendanaan lainnya yang lebih inovatif, lebih ramah dan berkelanjutan," ujar Under-Secretary General United Nations and Executive ESCAP Shamsad Akhtar dalam sambutannya, Rabu (29/4).

Menurut Akhtar, dalam diskusi yang dihadiri Menteri Keuangan para negara Asia Pasifik tersebut nantinya akan dihasilkan beberapa usulan rekomendasi yang terkait dengan mobilisasi dan efektivitas penggunaan sumber pendanaan di Asia Pasifik. Dokumen usulan tersebut nantinya juga akan disiapkan dalam Konferensi Internasional Pembiayaan untuk Pembangunan Tingkat Tinggi yang akan digelar di Addia Ababa, Ethiopia, Juli mendatang.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan saat ini Indonesia memiliki lima pilar dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lima pilar yang dimaksud adalah pertama pemerintah tengah memfokuskan pengalihan pemanfaatan energi dari energi fosil ke energi terbarukan.

“Caranya dengan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke biofuel," kata Bambang.

Pilar kedua adalah pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, pilar ketiga pemerintah tengah mengejar kesetaraan dalam inklusi pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan akses keuangan ke seluruh lapisan masyarakat.

"Dengan inklusi keuangan, pemerataan pendapatan bisa terjadi ke masyarakat," katanya melanjutkan.

Pilihan Redaksi Demi Infrastruktur, Pemerintah Pinjam Tiongkok Rp 625 Triliun BI: Belanja Pemerintah Hambat Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Kepala BKF: Genjot Belanja Lebih Penting Ketimbang Pajak

Pilar keempat adalah mendorong investasi terutama di infrastruktur melalui skema pendanaan private public partnership (PPP) dalam mengerjakan suatu proyek. Dengan PPP ini diharapkan pihak swasta mau bekerjasama dengan pemerintah melalui transfer teknologi.

Pilar terakhir yang menjadi prestasi pemerintah menurut Bambang adalah keberlanjutan kestabilan ekonomi melalui stabilisasi ekonomi secara makro yang ditunjukan dengan kebijakan.

"Kami mengalokasikan anggaran subsidi BBM untuk meningkatkan belanja pemerintah ke sektor yang lebih produktif dan meningkatkan ke sektor sosial," katanya. (gen)