JK: Dana Kabupaten Harus Picu Pertumbuhan 7 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan wacana penambahan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 100 miliar yang akan diberikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota harus bisa memicu pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 persen.

"Anggaran Rp 100 miliar itu dikondisikan dan disesuaikan dengan wilayahnya. Tapi syaratnya pembangunan ekonomi harus bisa mencapai 7 persen," kata JK di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (30/4).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, nantinya tidak semua daerah kabupaten atau kota bisa menerima dana Rp 100 miliar tersebut. Menurut politisi senior PDI-P tersebut, pemerintah pusat hanya akan memberikannya kepada pemerintah daerah yang memiliki program pembangunan infrastruktur yang signifikan.

“Besarannya tergantung jumlah populasi, serta luas daerah yang bisa mempresentasikan kebutuhan infrastruktur daerah. Sedang dilihat apakah nanti masuk ke Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus yang ditransfer ke daerah setiap tahun,” ujar Tjahjo.

Pilihan Redaksi Setelah Dana Desa, Jokowi Siap Kucurkan Dana Kabupaten Jokowi Tunggu Proposal Pemda Sebelum Kucurkan Dana Kabupaten 2016, Jokowi Janji Tambah Anggaran Transfer Daerah Rp 106 T

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden sebagai landasan hukum pemberian dana pembangunan daerah sebesar Rp 100 miliar mulai 2016.

"Pada tahun 2016, kemungkinan setiap kabupaten kota akan mendapatkan dana bantuan pembangunan sebesar Rp 100 miliar," kata Jokowi.

Sejumlah indikator yang menjadi bagian kajian penambahan anggaran ini ialah kemampuan tata kelola pemerintahan berdasarkan indeks Badan Pemeriksa Keuangan, indikator penyerapan anggaran, serta indikator luas wilayah dan jumlah penduduk.