Importir dan Penyalur Beras Plastik Terancam Pasal Berlapis

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 20/05/2015 09:23 WIB
Importir dan Penyalur Beras Plastik Terancam Pasal Berlapis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi, TNI dan Kepolisian meninjau salah satu agen beras di Pasar Tanah Merah Mutiara Gading Timur, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/5). (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Widodo memastikan importir dan penyalur beras plastik ke pasar Mutiara Gading Timur, Bekasi dan pasar lainnya akan dikenakan tuntutan pasal berlapis jika berhasil tertangkap.

Undang-Undang (UU) pertama yang menurut Widodo sudah pasti dilanggar oleh importir tersebut adalah UU Nomor 10 Tahun 1999 tentang Kepabeanan. Sebab Kementerian Pertanian belum memberikan rekomendasi impor beras dan Kementerian Perdagangan belum menerbitkan izin impor beras sepanjang tahun ini, apalagi beras plastik.

“Masuknya dipastikan secara ilegal, karena kami belum mengeluarkan persetujuan impor. Kami pun tidak bisa begitu saja menyetujui impor beras, harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” kata Widodo di Kementerian Perdagangan, Selasa petang (19/5).


UU berikutnya yang disebut Widodo berpotensi dilanggar oleh importir beras sintetis tersebut adalah UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurut Widodo, jika hasil laboratorium atas beras plastik yang disita oleh Dinas Perdagangan Kota Bekasi terbukti mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat maka dipastikan UU Pangan dilanggar oleh importir dan pemasok beras tersebut.

“Nah UU Pangan ini nanti kita akan kerjasama dengan Bareskrim Polri. Karena di Bekasi itu polisi juga ikut turun tangan untuk penanganan masalah ini. Sebetulnya lebih efisien kalau penyidik Polri turun dibandingkan petugas dari Kementerian Pertanian,” ujar Widodo.

UU ketiga yang dipastikan dilanggar oleh sang importir yang berasnya meresahkan masyarakat itu adalah UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa. Sebab sesuai ketentuan, setiap barang impor yang dikonsumsi di dalam negeri wajib membayar PPN sebesar 10 persen.

“Artinya dia masuk tanpa membayar pajak kan, jadi UU Pajak juga bisa dikenakan,” kata Widodo. (gen)