Jumlah Pegawai Bengkak, Menkeu Minta Anggaran Naik Rp 6,9 T

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Rabu, 10/06/2015 19:04 WIB
Jumlah Pegawai Bengkak, Menkeu Minta Anggaran Naik Rp 6,9 T Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik delapan pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jumat (29/5). (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan usul penambahan anggaran sebanyak Rp 6,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Jika disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jumlah anggaran kantor bendahara negara itu tahun depan menjadi Rp 32,6 triliun, naik 26 persen dibandingkan pagu anggaran 2015 sebesar Rp 25,7 triliun.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan, mayoritas tambahan anggaran itu akan digunakan instansinya untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemenkeu.

“Kebutu‎han anggaran untuk pegawai baru hasil perekrutan 2015 meningkat. Selain itu tambahan anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program peningkatan kompetensi," jelas Bambang dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) 2016 dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (10/6).


Bambang menuturkan, anggaran paling besar dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal (Sekjen) Rp 15,6 triliun. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rp 9,1 triliun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Rp 3,92 triliun, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rp 1,7 triliun.

Selanjutnya adalah alokasi anggaran untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Rp 814,1 miliar, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rp 691 miliar, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rp 266 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 119,3 miliar, Direktorat Jenderal Anggaran Rp 161 miliar, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rp 159,4 miliar, terakhir Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Rp 87,4 miliar.

Program 2016

Ia juga menjelaskan beberapa program yang akan dilaksanakan tahun depan di antaranya, pengelolaan strategi dan portofolio pembiayaan, peningkatan kegiatan pemeriksaan dan penagihan perpajakan, pelaksanaan perumusan kebijakan, regulasi dan kajian aturan perpajakan.

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundangan, intelijen dan penyidikan tindak pindana kepabeanan dan cukai juga akan menjadi agenda prioritas Kemenkeu dalam menggenjot penerimaan negara.

Kemudian ada juga tambahan anggaran untuk mendukung Indonesia yang dipastikan akan menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 tahun depan. (gen)