Ahok Tambah Suntikan Modal JakPro Rp 7,7 Triliun
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Rabu, 01 Jul 2015 10:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menambah jumlah Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Jakarta Propertindo (JakPro), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 7,7 triliun.
Anggaran yang akan disuntikkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2015 tersebut akan menggenapkan PMP untuk JakPro menjadi Rp 10 triliun karena sebelumnya perusahaan kontsruksi tersebut telah menerima suntikan modal sebesar Rp 2,3 triliun.
Menurut pria yang kerap disapa Ahok itu, tambahan sunstikan modal untuk JakPro harus dilakukan karena BUMD itu memiliki banyak tugas dan tanggung jawab menyelesaikan beberapa proyek pembangunan di ibu kota. Ahok juga yakin keputusannya untuk menambah jumlah PMP untuk JakPro sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Saya berhak berikan PMP kepada BUMD, kecuali (pemberian PMP) BUMD itu belum ada peraturan daerahnya. Sekarang kan sudah diputuskan oleh DPRD bahwa PMP ke JakPro berjumlah Rp 10 triliun. Saya baru kasih Rp 2 triliun lebih, artinya ada kewajiban bayar sisanya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/7).
Walaupun membutuhkan modal besar, namun Ahok mengatakan tidak akan memberi PMP melebihi jumlah yang sudah disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kalau saya beri JakPro lebih dari besar itu tidak boleh. Dalam Surat Keputusan (SK) sudah disebutkan PMP yang diberikan harus digunakan untuk apa saja," kata Ahok.
JakPro sendiri telah menerima mandat dari pemegang sahamnya untuk menggarap beberapa proyek properti dan infrastruktur. Seperti menyelesaikan pembangunan 13 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa), 7 ribu unit kamar wisma atlet di Kemayoran, akuisisi beberapa BUMD di DKI Jakarta, sampai membangun infrastruktur moda transportasi Light Rail Transit (LRT) dalam beberapa tahun ke depan. (gen)
Anggaran yang akan disuntikkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2015 tersebut akan menggenapkan PMP untuk JakPro menjadi Rp 10 triliun karena sebelumnya perusahaan kontsruksi tersebut telah menerima suntikan modal sebesar Rp 2,3 triliun.
Menurut pria yang kerap disapa Ahok itu, tambahan sunstikan modal untuk JakPro harus dilakukan karena BUMD itu memiliki banyak tugas dan tanggung jawab menyelesaikan beberapa proyek pembangunan di ibu kota. Ahok juga yakin keputusannya untuk menambah jumlah PMP untuk JakPro sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walaupun membutuhkan modal besar, namun Ahok mengatakan tidak akan memberi PMP melebihi jumlah yang sudah disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kalau saya beri JakPro lebih dari besar itu tidak boleh. Dalam Surat Keputusan (SK) sudah disebutkan PMP yang diberikan harus digunakan untuk apa saja," kata Ahok.
JakPro sendiri telah menerima mandat dari pemegang sahamnya untuk menggarap beberapa proyek properti dan infrastruktur. Seperti menyelesaikan pembangunan 13 ribu unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa), 7 ribu unit kamar wisma atlet di Kemayoran, akuisisi beberapa BUMD di DKI Jakarta, sampai membangun infrastruktur moda transportasi Light Rail Transit (LRT) dalam beberapa tahun ke depan. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK