Ahok Terima Rp 1,56 Triliun Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Pusat telah menyetorkan dana bagi hasil (DBH) pajak 2014 ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sebesar Rp 1,56 triliun.

Situs resmi Kementerian Keuangan menyebutkan angka tersebut setara dengan 20 persen dari total Rp 8,4 triliun pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 yang telah dikumpulkan Kanwil Jakarta Pusat sepanjang tahun lalu.

“Mekanisme penyetoran DBH Pajak telah dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta,” bunyi keterangan resmi tersebut dikutip Selasa (3/2).

Dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan resmi tersebut, bahwa sesuai pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan maka pemerintah pusat wajib membagikan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 yang dikumpulkannya dari satu daerah kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebesar 20 persen.

Sebagai aturan pelaksanaan Peraturan tersebut terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 yang diubah terakhir dengan PMK Nomor 236/PMK.07/2014.

Pilihan Redaksi Disoroti Ahok Soal Pajak, Uber: Kami Selalu Penuhi Kewajiban Ahok Genjot Target Pendapatan dengan Penyerapan Pajak Ahok Pertimbangkan Mobil Pribadi Pakai Jalur Transjakarta Gaji Tinggi, Potongan Juga Tinggi bagi PNS DKI Jakarta

Kumpulkan Rp 50,98 Triliun

Secara keseluruhan, Kanwil Jakarta Pusat telah mengumpulkan pajak sebesar Rp. 50,98 triliun sepanjang 2014. Terdiri dari PPh Rp 27,24 triliun, Pajak Pertambahan Nilai Rp 23,57 triliun dan pajak lainnya Rp 170,5 miliar.

Untuk jenis PPh 21 yang dipungut oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan terkumpul sebesar Rp 8,17 triliun dan PPh OPDN yang merupakan pajak yang disetor oleh orang pribadi pengusaha terkumpul Rp 244,438 miliar. Wilayah kerja Kanwil Jakarta Pusat sendiri membawahi 15 Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan satu Kantor Pelayanan Pajak Madya. (gen)