Pemerintah Coret Dana Aspirasi, Peluang DPR Semakin Kecil

Jakarta, CNN Indonesia -- Peluang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan jatah dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun semakin kecil. Pasalnya, dalam rapat persiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla,  isu tersebut dicoret dari daftar pembahasan.

Adalah Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro yang menegaskan bahwa usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi tidak disinggung sama sekali dalam rapat tersebut.

"Penekanannya adalah bagaimana mendorong efisiensi belanja per kementerian sehingga kalau ada perubahan anggaran, itu karena efisiensi," kata Bambang di kantor Wakil Presiden, Jumat (24/7).  

Sebagai informasi, Rapat Paripurna DPR pada Selasa (23/6) menyepakati usulan dana aspirasi masuk dalam APBN 2016. Namun, untuk itu harus ada restu dari Presiden Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi pemerintahan.

Pilihan Redaksi Baleg Ingin Revisi MD3 untuk Kembalikan Inisiatif DPR Ruki: Dana Aspirasi Rawan Dana Fiktif dan Pemborosan RAPBN 2016 Jadi Ajang Perampokan Dana Politik

Selang sehari, Rabu (24/6), Jokowi melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago menyatakan tidak setuju dengan usulan tersebut. Sebelumnya, sikap tegas juga ditunjukkan JK yang menolak secara tegas aspirasi DPR itu.

Dana aspirasi merupakan usulan lama DPR yang sempat gugur pada 2010, ketika Badan Anggaran DPR diketuai oleh Harry Azhar Azis, yang kini menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Suksesornya di Badan Anggaran, yang juga dari Fraksi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit kembali mencuatkan isu panas ini ke media, dengan nilai usulan dana aspirasi yang lebih jumbo. Supit mengatakan setiap anggota DPR akan diupayakan mendapat jatah anggaran Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar untuk membangun daerah pemilihannya. (ags)