Antisipasi El Nino, Pemerintah Siapkan Kebijakan Strategis

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyatakan bakal menanggapi secara serius ancaman El Nino yang tengah melanda Indonesia. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan sejumlah Menteri untuk mewaspadai sekaligus menyiapkan langkah-langkah antisipasif guna menyikapi ancaman yang menjadi dampak El Nino.

Satu diantaranya fenomena kebakaran hutan yang kerap terjadi di beberapa wilayah Indonesia. "Presiden meminta kalau ada titik api yang kecil, harus segera dipadamkan. Tidak boleh menunggu api membesar yang bisa mengakibatkan bencana,” ujar Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki seperti dikutip dari laman Sekretaris Kabinet, Senin (3/8).

Teten mengungkapkan, saat ini Presiden telah mengantongi sedikitnya 10 wilayah yang menjadi langganan kebakaran hutan di Indonesia. Di mana kesepuluh kawasan tadi meliputi: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara

Pun Presiden juga meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan menangkap pelaku yang sengaja membakar lahan atau hutan lantaran 99 persen kasus kebakaran merupakan hasil perbuatan manusia.

“Presiden tak tidak ingin mendengar tahun depan ada kebakaran hutan/lahan lagi,” tegas Teten.

Pilihan Redaksi BNPB Guyur Rp 75 Miliar untuk Atasi Kekeringan 102 Kabupaten Kebakaran Lahan di Riau Masih Mengancam Mengenal 'Saudara Perempuan' El Nino, La Nina

Antisipasi di Sektor Perikanan dan Logistik

Selain Kementerian LHK dan BNPB, Teten bilang, Presiden juga memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan langkah-langkah penyelamatan maksimal terhadap petani yang mengalami gagal tanam dan panen akibat musim kemarau berkepanjangan. Disamping itu, Presiden juga memberikan pengarahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti untuk mengambil langkah strategis lantaran dalam beberapa kasus fenomena El Nino akan berdampak positif pada meningkatnya angka panen ikan namun berpotensi merugikan nelayan karena mereka tak bisa melaut menyusul kencangnya angin.

Sedangkan arahan untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara dan jajaran Badan Urusan Logistik (Bulog), kata Teten, selain meminta laporan tentang pengaturan dan distribusi komoditas kebutuhan pokok, Presiden juga memerintahkan kedua instansi tadi terus menjalankan operasi pasar.

“Ini untuk mengantisipasi munculnya spekulan penimbun kebutuhan pokok yang bisa mengakibatkan harga melonjak dengan memanfaatkan kelangkaan pangan,” jelas Teten.

Terakhir, menurutnya, Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan para gubernur, terutama di provinsi yang rawan kebakaran hutan dan mengalami kekeringan panjang, untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat meminimalisasi dampak El Nino.

Sebagai informasi, El Nino merupakan suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut (Sea Surface Temperature/SST) di Samudra Pasifik, khususnya di bagian tengah dan timur di sekitar pantai Peru. Lantaran lautan dan atmosfer adalah dua sistem yang saling terhubung, maka penyimpangan kondisi laut tadi menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer yang berakibat terjadinya penyimpangan iklim di beberapa wilayah termasuk Indonesia yang berada di sebelah selatan Katulistiwa.

Pada 2015, fenomena El Nino telah mencapai level moderate dan diprediksi akan menguat mulai Agustus sampai Desember 2015. Fenomena kekeringan panjang ini sendiri sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa, Sulawesi Selatan, Lampung, Bali, NTB dan NTT. Dari Peta Monitoring Hari Tanpa Hujan BMKG, wilayah-wilayah tersebut sudah mengalami kekeringan sejak Mei 2015 lalu. (dim/gen)