BPK: Pengadaan Lahan Akan jadi Temuan Utama Proyek 35 ribu MW

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit secara ketat seluruh proses pembangunan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang bakal dikerjakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Auditor keuangan negara itu memperkirakan akan mendapati banyak temuan terkait proses pengadaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit-pembangkit tersebut dalam lima tahun ke depan.

“Nantinya temuan utama terkait proyek 35 ribu MW ini pertama adalah masalah lahan. Karena masih banyak Pemerintah Daerah yang belum siap membantu membebaskan lahan yang dibutuhkan untuk proyek itu,” ujar Rizal Djalil, Anggota BPK Bidang Infrastruktur di Bandung, Senin (3/8).

Peliknya persoalan pengadaan lahan untuk proyek pembangkit listrik menurut mantan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat itu telah dialami oleh pemerintahan sebelumnya ketika menggarap proyek 10 ribu MW tahap I dan II.

Rizal mencatat sampai akhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 lalu, dari target 10 ribu MW yang dicanangkan hanya bisa dibangun sekitar 60 persen saja. Kendala utamanya tidak lain akibat sulitnya membebaskan lahan.

“Jadi hampir sebagian besar proyek pemerintah itu tersendat masalah lahan,” katanya.

Selektif Cari Mitra

Selain mengingatkan masalah yang bakal timbul akibat pembebasan lahan, Rizal juga meminta PLN menghindari risiko mogoknya pembangunan pembangkit akibat ulah mitra perusahaan swasta yang dimenangkannya dalam proses tender.

Pilihan Redaksi Jepang Siap Garap 35 Persen Megaproyek Listrik Jokowi Wapres JK Kurangi Porsi PLN di Proyek Pembangkit 35 Ribu MW Pembangkit Listrik di 47 Wilayah Tuntas Sebelum HUT RI Ke-70 Industri Nasional Siap Pasok Baja Untuk Proyek 35 Ribu MW

Rizal mengingatkan, PLN harus memastikan para independent power producer (IPP) memang memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengerjakan proyek yang dimenangkannya.

“Temuan kedua terbanyak kemungkinan terkait persoalan finansial. Kalau ada IPP yang mengerjakan, harus betul-betul finansialnya kuat. Kalau tidak di tengah jalan akan jadi persoalan,” tegas Rizal.

Guna mendorong optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan negara, BPK berinisiatif menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait proyek pembangkit di Gedung Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Rapat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan komitmen dari berbagai pihak untuk menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan permasalahan-permasalahn yang mungkin dihadapi dan bagaimana strategi untuk mengatasinya. (gen)