Menteri Basuki Blakblakan Alasan Molornya Pengairan Jatigede
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Senin, 10 Agu 2015 12:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Lantaran masih mengalami kendala dalam hal penyaluran uang pengganti rumah dan dana santunan kepada warga terdampak, pemerintah kembali memundurkan rencana penggenaan waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Dari target awal pada 1 Agustus menjadi 31 Agustus 2015.
Untuk menghindari kembali molornya rencana penggenangan waduk tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengemukakan sejumlah strategi yang akan diambil pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Berikut petikan wawancara Menteri Basuki saat ditemui pasca rapat koordinasi soal pembentukan Posko Komando Bencana Kekeringan Nasional di kantor Kementerian Pertanian, Senin (10/8).
- Apa yang menjadi alasan pemerintah memundurkan rencana penggenangan waduk Jatigede?
Dari hasil rapat kabinet (6/8) kemarin yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten, ada laporan dari lapangan soal masalah-masalah yang menghambat. Sebagian besar masalahnya adalah teknis mekanisme penyaluran uang pengganti Rp 122 juta dan dana kerohiman Rp 29 juta. Saya pikir ini bisa diselesaikan. Asal ada koordinasi dan validasi yang baik.
- Memang seperti apa gambaran mekanisme penyaluran uang pengganti dan dana kerohiman?
Kecepatan upaya penyaluran uang pengganti lahan dan dana kerohiman itu 300 sampai 400 KK per hari. Kemarin sudah terbayar 5.600 KK dari 10.924 KK. Mungkin 20 hari kedepan selesai.
- Apakah pemerintah optimistis dengan target baru?
Pemerintah pusat merasa sudah tidak ada masalah. Kalau ada masalah mungkin hanya printilan saja dan sudah diantisipasi. Sekarang tinggal koordinasi antara pusat dan daerah saja.
Catatan saya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi harus memindahkan 48 situs. Dari angka itu 33 situs sudah, 15 belum. Kemudian dari 15 itu, warga di 10 situs sudah oke tinggal 5 situs yang belum.
Mereka harus sediakan lahan yang biasanya dipakai untuk pemujaan dan lain-lain.
- Memang berapa dana yang sudah digelontorkan pemerintah pusat untuk merealisasikan waduk Jatigede sejak medio 1980?
Kalau proyek hampir US$ 500 juta atau sekitar US$ 490-an juta. Dana ini dari China dan APBN berbentuk Rupiah murni. Sementara sisanya sekitar Rp 1 sampai Rp 2 triliun untuk pembebasan lahan termasuk Rp 741 miliar yang saat ini sedang disalurkan. Kalau ditotal lebih dari Rp 7 triliun.
- Ada banyak pihak menuding Waduk Jatigede membahayakan keselamatan warga sekitar karena terletak di wilayah gempa. Pandangan Anda?
Proses sudah panjang. Saat ini memang masih ada yang mempermasalahkan teknis. Padahal sudah ada hitungan dari Amdal sampai desainnya sampai pada konstruksi. Harus diketahui kalau Amdal itu tidak gampang.
Begitu juga dengan hitungan potensi gempa. Jadi kalau ada yang tanya apakah berbahaya kalau ada gempa, tolong tunjukan ke saya satu saja dari 230 bendungan yang tidak terdapat di wilayah gempa. Indonesia itu daerah gempa dan semuanya sudah dihitung.
- Strategi apa yang disiapkan untuk menyiasati kembali molornya target penggenangan?
Saya pernah ke Sumedang bersama Gubernur dan Pemerintah Kabupaten. Saat itu banyak tuntutan dan akhirnya ada revisi serta diputuskan angka Rp 122 juta untuk uang pengganti dan Rp 29 juta per KK untuk kerohiman.
Memang ada surat 12 ribu mengenai komplain dari BPKP Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi tolong dipisahkan dengan upaya ganti rugi dan pemberian uang kerohiman. Karena ini soal administrasi. Nanti ada tim sendiri untuk itu.
Kalau pun sudah benar-benar di verifikasi dan divalidasi benar, tentunya akan kami bayar. Sekarang banyak yang bicara tapi tidak punya bukti jadi susah. Ini harus benar-benar agar tidak salah. Kalau salah kami yang ditangkap.
Tapi kalau menjadi haknya, pasti kami bayar.
- Sebagai kompensasi pembangunan waduk Jatigede, Pemkab Sumedang meminta pemerintah pusat juga membangun waduk Rengrang senilai Rp 380 miliar. Bagaimana pembicaraannya sampai saat ini?
Waduk Rengrang, desainnya sudah kami buat. Karena dari dulu konstruksi menjadi tanggungjawab pusat. Sekarang tinggal dana pembebasan lahan.
Dulu itu MoU-nya, lahan urusan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Tapi karena Pemerintah Kabupaten merasa tidak mampu, mereka meminta lagi ke pusat.
Sekarang kami minta mereka bicara dengan provinsi, kurangnya berapa sampaikan ke kami. Sekarang tinggal membicarakan itu dan buat kesepakatan. Nanti di anggarkan. (gen)
Untuk menghindari kembali molornya rencana penggenangan waduk tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengemukakan sejumlah strategi yang akan diambil pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Berikut petikan wawancara Menteri Basuki saat ditemui pasca rapat koordinasi soal pembentukan Posko Komando Bencana Kekeringan Nasional di kantor Kementerian Pertanian, Senin (10/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari hasil rapat kabinet (6/8) kemarin yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten, ada laporan dari lapangan soal masalah-masalah yang menghambat. Sebagian besar masalahnya adalah teknis mekanisme penyaluran uang pengganti Rp 122 juta dan dana kerohiman Rp 29 juta. Saya pikir ini bisa diselesaikan. Asal ada koordinasi dan validasi yang baik.
Kecepatan upaya penyaluran uang pengganti lahan dan dana kerohiman itu 300 sampai 400 KK per hari. Kemarin sudah terbayar 5.600 KK dari 10.924 KK. Mungkin 20 hari kedepan selesai.
- Apakah pemerintah optimistis dengan target baru?
Pemerintah pusat merasa sudah tidak ada masalah. Kalau ada masalah mungkin hanya printilan saja dan sudah diantisipasi. Sekarang tinggal koordinasi antara pusat dan daerah saja.
Catatan saya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi harus memindahkan 48 situs. Dari angka itu 33 situs sudah, 15 belum. Kemudian dari 15 itu, warga di 10 situs sudah oke tinggal 5 situs yang belum.
Mereka harus sediakan lahan yang biasanya dipakai untuk pemujaan dan lain-lain.
- Memang berapa dana yang sudah digelontorkan pemerintah pusat untuk merealisasikan waduk Jatigede sejak medio 1980?
Kalau proyek hampir US$ 500 juta atau sekitar US$ 490-an juta. Dana ini dari China dan APBN berbentuk Rupiah murni. Sementara sisanya sekitar Rp 1 sampai Rp 2 triliun untuk pembebasan lahan termasuk Rp 741 miliar yang saat ini sedang disalurkan. Kalau ditotal lebih dari Rp 7 triliun.
- Ada banyak pihak menuding Waduk Jatigede membahayakan keselamatan warga sekitar karena terletak di wilayah gempa. Pandangan Anda?
Proses sudah panjang. Saat ini memang masih ada yang mempermasalahkan teknis. Padahal sudah ada hitungan dari Amdal sampai desainnya sampai pada konstruksi. Harus diketahui kalau Amdal itu tidak gampang.
Begitu juga dengan hitungan potensi gempa. Jadi kalau ada yang tanya apakah berbahaya kalau ada gempa, tolong tunjukan ke saya satu saja dari 230 bendungan yang tidak terdapat di wilayah gempa. Indonesia itu daerah gempa dan semuanya sudah dihitung.
- Strategi apa yang disiapkan untuk menyiasati kembali molornya target penggenangan?
Saya pernah ke Sumedang bersama Gubernur dan Pemerintah Kabupaten. Saat itu banyak tuntutan dan akhirnya ada revisi serta diputuskan angka Rp 122 juta untuk uang pengganti dan Rp 29 juta per KK untuk kerohiman.
Memang ada surat 12 ribu mengenai komplain dari BPKP Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi tolong dipisahkan dengan upaya ganti rugi dan pemberian uang kerohiman. Karena ini soal administrasi. Nanti ada tim sendiri untuk itu.
Kalau pun sudah benar-benar di verifikasi dan divalidasi benar, tentunya akan kami bayar. Sekarang banyak yang bicara tapi tidak punya bukti jadi susah. Ini harus benar-benar agar tidak salah. Kalau salah kami yang ditangkap.
Tapi kalau menjadi haknya, pasti kami bayar.
Waduk Rengrang, desainnya sudah kami buat. Karena dari dulu konstruksi menjadi tanggungjawab pusat. Sekarang tinggal dana pembebasan lahan.
Dulu itu MoU-nya, lahan urusan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Tapi karena Pemerintah Kabupaten merasa tidak mampu, mereka meminta lagi ke pusat.
Sekarang kami minta mereka bicara dengan provinsi, kurangnya berapa sampaikan ke kami. Sekarang tinggal membicarakan itu dan buat kesepakatan. Nanti di anggarkan. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK