Menko Darmin Kritik Kebijakan Pemerintah Minim Akurasi Data
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Kamis, 13 Agu 2015 08:23 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Di hari pertamanya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution langsung menyoroti kelemahan tim ekonomi Kabinet Kerja pemerintah yang harus dibenahinya. Salah satunya adalah, penyusunan kebijakan yang dinilainya kurang menggunakan data yang akurat.
"Saya perhatikan ada semacam kekurangan di akurasi data. Kalau kita lihat pemerintah ada membuat kebijakan tidak boleh impor, tahu-tahu beberapa waktu kemudian diperbolehkan lagi impor. Ini kebijakan seperti apa ini? Hal seperti ini menunjukkan gejala penggunaan data yang tidak akurat," kata Darmin usai serah terima jabatan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/8).
Menurutnya, dengan data yang akurat kebijakan yang disusun pemerintah akan lebih berkualitas dan memberi kepastian pada pasar.
"Kalian ikutin saja, kan kalau kebijakannya berubah-ubah mengenai sesuatu itu berarti ada (data) yang tidak akurat," kritiknya.
Untuk memperoleh data yang akurat, menurut mantan Gubernur Bank Indonesia bisa dilakukan dengan kalibrasi data atau upaya pengukuran tingkat kebenaran data yang ada.
"Kalibrasi data dulu sebelum dilakukan kesimpulan. Kalau belum apa-apa sudah disimpulkan dan ternyata keliru, ya akibatnya kebijakan yang diputuskan keliru," katanya.
Koordinasi Buruk
Selain itu, Darmin juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi yang terkait sebelum menetapkan suatu kebijakan. Dengan kombinasi data yang akurat, koordinasi yang baik, serta kebijakan yang berkualitas pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pasar pada pemerintahan Joko Widodo.
"Akurasi dari data, akurasi dari kebijakan, akan makin akurat apalagi kalau data dan kebijakan itu sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan berbagai instansi. Kalau itu sudah dibicarakan dengan instansi-instansi terkait maka orang pasti akan lebih percaya," ujarnya. (gen)
"Saya perhatikan ada semacam kekurangan di akurasi data. Kalau kita lihat pemerintah ada membuat kebijakan tidak boleh impor, tahu-tahu beberapa waktu kemudian diperbolehkan lagi impor. Ini kebijakan seperti apa ini? Hal seperti ini menunjukkan gejala penggunaan data yang tidak akurat," kata Darmin usai serah terima jabatan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/8).
Menurutnya, dengan data yang akurat kebijakan yang disusun pemerintah akan lebih berkualitas dan memberi kepastian pada pasar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinasi Buruk
Selain itu, Darmin juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi yang terkait sebelum menetapkan suatu kebijakan. Dengan kombinasi data yang akurat, koordinasi yang baik, serta kebijakan yang berkualitas pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pasar pada pemerintahan Joko Widodo.
"Akurasi dari data, akurasi dari kebijakan, akan makin akurat apalagi kalau data dan kebijakan itu sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan berbagai instansi. Kalau itu sudah dibicarakan dengan instansi-instansi terkait maka orang pasti akan lebih percaya," ujarnya. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK