Aburizal Bakrie Minta Jokowi Dirikan Pusat Krisis Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) hasil Munas Bali Aburizal Bakrie menyebut kondisi ekonomi Indonesia sudah masuk kategori krisis dan butuh penanganan khusus dari pemerintah.

Pria yang kerap disapa Ical tidak menampik dalam banyak hal kondisi perekonomian Indonesia turut dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ia menyebut sebanyak 80 persen pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia sebetulnya berasal dari masyarakat, sementara 20 persen sisanya ada pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Oleh karena itu, Ical menilai kebijakan pemerintah yang hanya fokus pada pencapaian target dalam APBN tidak bakal menyelesaikan persoalan. Terlebih penyerapan anggaran pemerintah pada semester pertama jauh di bawah 50 persen. Hal itu dipandang Ical telah semakin menambah beban perekonomian.

Menurutnya, pemerintah saat ini perlu memberikan dukungan terhadap dunia usaha untuk membantu mengatasi pelemahan ekonomi yang terjadi. Bukan malah menambah beban-beban baru seperti target tambahan pajak yang dipandang malah semakin memberatkan dunia usaha.

Pilihan Redaksi Pasar Keuangan Memburuk, Pemerintah Buyback SUN Rp 900 Miliar Dolar Sentuh Rp 14 ribu, BI Diminta Jaga Cadangan Devisa Rupiah Tersungkur, Pemerintah Didesak Permudah Ekspor

"Pemerintah perlu membentuk pusat krisis untuk menangani persoalan yang begini sulit," ujar Ical di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Ia mengaku wacana pembentukan pusat krisis tersebut telah diutarakan olehnya jauh-jauh hari. Dia khawatir sektor perekonomian menurun, dan itu terbukti ketika dia mengaku telah mendapati kabar bursa kembali turun lima persen tadi pagi.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa dolar sudah mencapai Rp 14 ribu. Ini jelas membahayakan perekonomian kita," kata dia.

Bagaimanapun, kata Ical, upaya pencarian jalan keluar kini berada di tangan pemerintah. Presiden Joko Widodo dalam hal ini seharusnya bisa diandalkan menjadi nakhoda pemerintahan lewat koordinasi bersama jajaran kementeriannya. Pusat krisis dianggap salah satu solusinya.

"Tidak bisa dibiarkan menteri tidak satu komando. Harus dipegang oleh lembaga yang dipercaya presiden untuk membuat suatu matrix yang akan diikuti oleh semua menteri," kata Ical. (gen)