Jokowi Cabut Pasal Pencairan Dana Jaminan Hari Tua di Usia 56

Gentur Putro Jati, CNN Indonesia | Rabu, 26/08/2015 21:46 WIB
Jokowi Cabut Pasal Pencairan Dana Jaminan Hari Tua di Usia 56 Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono.
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam PP yang diteken 12 Agustus 2015 tersebut, Jokowi menghapus ketentuan pembayaran manfaat JHT pada usia minimal 56 tahun.

Berdasarkan salinan aturan yang diterima CNN Indonesia, Jokowi hanya mengubah ketentuan Pasal 26 tentang pembayaran manfaat JHT menjadi tiga saja yaitu: a. Peserta mencapai usia pensiun; b. Peserta mengalami cacat tetap; dan c. Peserta meninggal dunia.

Ditegaskan dalam PP ini, manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Peserta.


Sebelumnya dalam PP Nomor 46 Tahun 2015 disebutkan, manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada Peserta pada saat memasuki usia pensiun. Sementara bagi Peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Selanjutnya menurut Pasal 26 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2015, manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat tetap diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan manfaat JHT sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diatur dengan Peraturan Menteri.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 12 Agustus 2015 itu.

Per 1 September

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dakhiri mengumumkan terhitung mulai 1 September 2015, para pekerja yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang berhenti bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mencairkan JHT sesuai besaran saldo.

Sebagai peraturan turunan atas PP No 60 Tahun 2015 itu, Hanif juga menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Hanif mengatakan isi dari aturan baru ini sama dengan apa yang menjadi aspirasi dari para pekerja selama ini. Intinya adalah bahwa para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bekerja bisa mencairkan JHT setelah satu bulan mereka terkena PHK atau berhenti bekerja.

“Itu substansi paling mendasar dari PP 60 tahun 2015,” kata Hanif. (gen)