Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para menteri ekonomi mengeluarkan paket kebijakan ekonomi berskala besar guna menarik masuk valuta asing yang kabur dan memperlancar kegiatan ekonomi.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menuturkan presiden telah merinci langkah-langkah yang harus masuk dalam paket kebijakan besar tersebut. Langkah-langkah yang diinginkan Jokowi mencakup sektor keuangan, deregulasi, hingga kebijakan -kebijakan baru seperti fasilitas pembebasan pajak penghasilan (tax holiday).
"Bapak presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang sudah harus selesai. Mungkin tidak harus semua, tetapi paling tidak sebagian besarnya itu sudah keluar pada minggu depan," ujar Darmin usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis (27/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya, Darmin belum mau merinci kebijakan-kebijakan yang diminta Jokowi untuk mengatasi permasalah ekonomi saat ini.
"Tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan mendorong masuknya valuta asing dari luar. Karena kita memerlukan itu sekarang. Tidak ada jalan lain, kita perlu valas," tuturnya.
Menurut Darmin, persoalan utama yang menjadi fokus pemerintah sebenarnya mengarah pada pelemahan nilai tukar rupiah. Paket kebijakan ini juga diharapkan bisa menjawab rekomendasi perusahaan investasi global, JP Morgan, yang menyarankan investor untuk keluar dari Indonesia dengan melepaskan rupiah dan obligasi nasional.
"Itu hal yang harus kita jawab dengan kebijakan ini. Bisa tiga hari dari sekarang," tuturnya.
Sebelumnya, JP Morgan memangkas prospek obligasi Indonesia dari "
Overweight" menjadi "
Sell". Perubahan status tersebut dimaknai investor sebagai anjuran untuk keluar dari Indonesia dengan melepaskan rupiah dan obligasi nasional. Reaksi dari rekomendasi JP Morgan ini bisa membuat rupiah semakin tertekan.
(ags)