BI: Pembayaran Non-Tunai Pesat dan Potensial, Tetapi Berisiko

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menilai penggunaan sistem pembayaran non-tunai tumbuh pesat di Tanah Air dan sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memunculkan risiko keamanan terhadap sistem pembayaran secara elektronik.

Berdasarkan catatan BI, hingga Juli 2015 tercatat 106 juta kartu ATM debit dan 16 juta kartu kredit di gunakan masyarakat Indonesia, dengan rata-rata pertumbuhan 20 persen per tahun.

Sedangkan transaksi bernilai besar melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) BI, tercatat rata-rata nilai transaksi hariannya pada Juli 2015 mencapai sekitar Rp 242 triliun dan untuk Sistem Kliring Nasional (SKN) BI rata-rata nilai transaksi harian mencapai Rp 12 triliun.

Pilihan Redaksi Subsidi Salah Sasaran, Menkeu Dorong Indonesia Tiru Amerika Kartu Jakarta Pintar Sudah Tak Bisa Ditarik Tunai BNI Syariah Bidik 7 ribu Pengguna Kartu Debit Jemaah Haji

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menuturkan arsitektur sistem pembayaran yang mumpuni penting bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Bagi pemerintah, sistem pembayaran yang baik akan membantu dalam menyalurkan uang pemerintah ke rakyat. Sedangkan bagi masyarakat, keandalan suatu sistem pembayaran akan menjamin kelancaran dan keamanan dalam bertransaksi. Apalagi, saat ini perdagangan berbasis elektronik (e-commerce) juga sangat pesat.

Agus mencatat ada tiga tantangan domestik terkait sistem pembayaran ke depan. Pertama, jika dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN penggunaan transaksi berbasis elektronik di Indonesia masih relatif rendah. Kedua, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan memerlukan jangkauan layanan sistem pembayaran yang luas. Hal itu perlu didukung oleh infrastruktur sistem pembayaran. Ketiga, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi mengandung risiko keamanan.

Penyataan itu disampaikan Agus pada acara peresmian  Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI), yang pakta pembentukannya ditandatrangani oleh Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Forum sistem pembayaran Indonesia ini sungguh menjadi cita-cita kita di mana kita bisa mempunyai suatu forum lembaga-lembaga otoritas, lembaga-lembaga negara bisa bersama-sama berkomitmen untuk berkoordinasi, berkomunikasi, melakukan harmonisasi untuk bisa mendukung dan mengembangkan penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia,” kata Agus di Kantor Pusat BI, Kamis (27/8).

Meskipun dinilai Agus sedikit terlambat, pembentukan forum ini diharapkan bisa membantu pemerintah menghadapi tantangan tersebut sekaligus mengejar ketertinggalan pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan instrumen maupun chanel pembayaran yang ada di pasar. Oleh karenanya, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) juga terlibat dalam forum ini.

 “Nanti kita bersama-sama juga akan berkonsultasi dengan industri, dengan pasar untuk kita bisa merumuskan satu ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan, yang Insya Allah baik bagi industri maupun Indonesia ke depan,” kata Agus.

Pentingnya FSPI

Enny Panggabean, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI menuturkan saat ini semakin banyak inovasi instrumen pembayaran non-tunai, mulai dari alat pembayaran menggunakan kartu, pembayaran secara on-line, hingga uang elektronik. Semakin beragamnya metode pembayaran elektronik itu membuat transksi pembayaran non-tunai berkembang pesat.

“Transaksi uang elektronik juga berkembang cukup pesat terutama disebabkan oleh berbagai inovasi penggunaan uang elektronik dalam berbagai sektor antara lain sektor transportasi, perparkiran, pembelanjaan retail, dan sebagainya,” jelasnya.

Hal ini, jelas ini, yang melatarbelakangi pembentukan FSPI. Forum ini diharapkan bisa mendukung stabilitas keuangan dan moneter melalui sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien,dan aman. Selain itu, keberadaan FSPI juga diharapkan Enny turut memperluas akses keuangan masyarakat yang selama ini belum tersentuh akses perbankan. (ags)