Pekerja RI Tuntut Dana Pensiun, tapi Tolak Bayar Pajak Lebih

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Rabu, 02/09/2015 17:11 WIB
Pekerja RI Tuntut Dana Pensiun, tapi Tolak Bayar Pajak Lebih Presiden Direktur Prudential Indonesia Rinaldi Muhadar saat melakukan paparan publik di Jakarta, Selasa (16/6). (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Global Aging Institute (GAI) dan Prudential Corporation menyatakan mayoritas pekerja di Indonesia menuntut tanggung jawab dari pemerintah untuk memberikan jaminan dana pensiun. Ironisnya, sebagian besar dari mereka menolak untuk membayar pajak lebih tinggi ke pemerintah.

Kondisi tersebut, merupakan hasil penelitian besar mengenai sikap dan ekspektasi pensiunan yang dilakukan oleh GIA bersama Prudential Corporation. Penelitian dilakukan selama musim panas 2014 terhadap para pekerja dan pensiunan di 10 negara Asia Timur, termasuk Indonesia.

Peneliti GIA, Richard Jackson mengungkapkan mayoritas pekerja di Asia Timur mencemaskan nasib mereka ketika masuk masa pensiun. Rasa cemas itu timbul karena mayoritas pekerja kurang persiapan finansial menjelang berakhirnya masa kerja.


"Di Asia Timur para pekerja sangat cemas terhadap prospek masa pensiun mereka, tapi sebenarnya mereka juga ada keinginan untuk memperbaikinya," ujar Richard dalam paparannya di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (2/9).

Richard mengungkapkan, kebanyakan responden yang disurvei menolak anggapan bahwa keluarga adalah pihak utama yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan para lanjut usia (lansia).

Seperti halnya di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Cina, Filipina dan Thailand, sekitar 43 persen hingga 66 persen responden menilai pemerintah yang harus bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap para pensiunan.

Sementara mayoritas responden (40-60 persen) di Korea Selatan, Singapura, Hong Kong dan Taiwan berpendapat bahwa para pekerja sendiri yang harus bertanggung jawab kebutuhan finansial mereka di masa pensiun kelak.

Di sisi lain, lanjut Richard, mayoritas responden menolak untuk membayar pajak lebih tinggi ke pemerintah untuk peningkatan fasilitas dan manfaat dana pensiun yang ditanggung negara.

Khususnya di Indonesia. Sebanyak 68 persen responden asal Indonesia menolak membayar pajak lebih tinggi ke pemerintah. Mereka lebih memilih cara penekanan kewajiban para pekerja menabung lebih dini untuk masa pensiun mereka.

"Masyarakat Indonesia sifatnya lebih senang diedukasi dibanding dengan dipaksa melalui kebijakan,"ujar Richard. (ags/ags)