Deregulasi, Kantor Wapres Larang Kementerian Terbitkan Aturan

Jakarta, CNN Indonesia -- Upaya pemerintah menggairahkan kembali ekonomi yang sedang lesu dengan melakukan pelonggaran berbagai kebijakan ekonomi (deregulasi) diharapkan bisa selesai pekan depan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Namun, kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta upaya tersebut dituruti dengan baik oleh Kementerian dan Lembaga dengan tidak menerbitkan peraturan baru terlebih dahulu.

Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden mengatakan bahwa dengan menghentikan sementara penerbitan peraturan baru artinya seluruh Kementerian mengikuti alur koordinasi yang telah ditentukan.

Selain itu, diharapkan beberapa kementerian juga melaporkan ke Kementerian Koordinator bidang masing-masing jika ada peraturan baru yang dikeluarkan pada masa deregulasi tersebut.

"Kami minta semua Kementerian setop keluarkan peraturan baru karena kini kita fokus dalam reformasi peraturan lama. Kalau ada Kementerian yang mengeluarkan peraturan sendiri di periode deregulasi, maka hal itu jelas mengganggu koordinasi," jelas Sofjan di Jakarta, Kamis (3/9).

Jika koordinasi ini terganggu, Sofjan mengatakan bahwa masa deregulasi ini akan semakin lama karena pemerintah harus kembali mengidentifikasi peraturan-peraturan yang perlu dihilangkan atau direvisi.

Pilihan Redaksi Sofjan Wanandi: Belanja Pemerintah Tak Cukup Genjot Ekonomi Ekonomi Masih Lesu, Kebangkitan Otomotif Tunggu Akhir 2016 Pemerintah Libatkan Pelaku Usaha untuk Godok Paket Kebijakan

Padahal, pelaksanaan deregulasi ini penting agar pemerintah bisa menyusun paket kebijakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian.

"Dan menteri pun jangan membuat acara sendiri-sendiri dengan membuat peraturan baru karena deregulasi itu penting demi mencegah lay off yang semakin banyak dan juga high cost economy," tambahnya.

Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut sebanyak 154 kebijakan terkait ekonomi akan dievaluasi pemerintah dan diharapkan bisa rampung tahun ini. Kebijakan-kebijakan tersebut, tuturnya ada yang berbentuk Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri.

Deregulasi tahun ini hanya berfokus pada kebijakan-kebijakan ekonomi dari mulai tata ruang, investasi, dan perdagangan mengingat pertumbuhan ekonomi yang tengah melambat. Nantinya, deregulasi tahap kedua akan dilaksanakan segera setelah tahap pertama selesai dan rencananya juga akan mencakup hal lain selain ekonomi. (gen)