Jokowi Hidupkan Kembali Wacana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Resty Armenia | CNN Indonesia
Jumat, 04 Sep 2015 13:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Usai menyerahkan kelanjutan proyek kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan pelat merah dibawah jalur koordinasinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghidupkan kembali wacana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.
“Saya perintahkan Menteri BUMN untuk menindaklanjuti kelanjutan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan jaringan kereta api di luar Jawa,” ujar Jokowi melalui keterangan resmi yang diedarkan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Jakarta, Jumat (4/9).
Atas dasar itulah, Jokowi menolak menyediakan dana jaminan dalam bentuk apapun yang berasal dari kas negara untuk membantu pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diperebutkan Jepang dan China.
“Pembangunan tidak akan menggunakan APBN, baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunannya harus dijalankan dengan skema business to business dan sebaiknya dikembangkan saja kereta kecepatan sedang, tidak perlu kereta cepat,” tegas Jokowi.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan alasan atasannya tersebut menolak proposal kereta cepat yang diajukan oleh Jepang dan China karena menilai moda transportasi tersebut belum dibutuhkan jika hanya melintasi Jakarta-Bandung.
Darmin mengatakan secara teknis kecepatan riil kereta tersebut ternyata tidak secepat dengan yang dijanjikan oleh kedua calon investor, di mana dalam proposal penawarannya rata-rata kecepatan bisa mencapai 350 km per jam.
Menurut Darmin, untuk menempuh jarak 150 km Jakarta-Bandung kereta cepat harus melintasi lima hingga delapan stasiun. Apabila memperhitungkan waktu transit kereta di sejumlah stasiun itu, maka kecepatan maksimal kereta tersebut sebenarnya hanya sekitar 200 km per jam.
"Walau kecepatannya bisa teoritis 350 km per jam, mereka tidak akan pernah bisa mencapai itu karena untuk mencapai kecepatan 250 km perlu 14 menit. Maka belum sampai kecepatan maksimum sudah mulai harus direm. Sehingga kecepatannya hanya 200-an km," jelas Darmin.
Atas pertimbangan itu, Jokowi seperti dijelaskan Darmin, menilai untuk menghubungkan Jakarta-Bandung cukup menggunakan kereta berkecepatan menengah, 200-220 km per jam. Selain itu, presiden memperkirakan pengunaan kereta berkecepatan menengah akan lebih murah 30-40 persen biayanya dibandingkan dengan kereta cepat.
"Hanya beda sampainya, dari Jakarta-Bandung paling-paling lebih lambat 10-11 menit, biayanya berkurang jauh," katanya.
Tak hanya itu, lanjut Darmin, dalam proposal yang diajukan oeh Jepang dan China tidak disebutkan secara detil standar pemeliharan dan pelayanan kereta cepat ketika mulai beroperasi.
Proyek Jakarta-Surabaya
Sementara, pemerintah sendiri sebelumnya telah menerima pengunduran diri Jepang dari komitmennya membangun proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya pada 19 Januari 2015 lalu. Ketika itu Gubernur Japan Bank for International Coorperations (JBIC) Hiroshi Watanabe menyampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa perusahaan asal negaranya akan membatalkan tiga rencana investasi di Indonesia.
Watanabe menyampaikan pembatalan tiga proyek investasi di Indonesia dikarenakan Jepang memilki skala prioritas pembangunan proyek infrastruktur yang memiliki nilai urgensi yang lebih.
"Jepang memiliki daftar proyek investasi, semuanya baik. Namun kami harus mampu membuat skala prioritas yang terbaik dari yang baik tersebut," jelasnya.
Belakangan baru diketahui dua dari tiga proyek infrastruktur yang dibatalkan tersebut adalah proyek high speed railways (HSR) atau kereta cepat Shinkansen rute Jakarta-Surabaya sepanjang 700 kilometer dengan perkiraan investasi Rp 100 triliun.
Proyek kedua yang dibatalkan adalah pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat yang bekerjasama dengan investor Jepang dan diperkirakan menelan investasi hingga Rp 34,5 triliun. (gen)
“Saya perintahkan Menteri BUMN untuk menindaklanjuti kelanjutan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan jaringan kereta api di luar Jawa,” ujar Jokowi melalui keterangan resmi yang diedarkan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Jakarta, Jumat (4/9).
Atas dasar itulah, Jokowi menolak menyediakan dana jaminan dalam bentuk apapun yang berasal dari kas negara untuk membantu pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diperebutkan Jepang dan China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan alasan atasannya tersebut menolak proposal kereta cepat yang diajukan oleh Jepang dan China karena menilai moda transportasi tersebut belum dibutuhkan jika hanya melintasi Jakarta-Bandung.
Menurut Darmin, untuk menempuh jarak 150 km Jakarta-Bandung kereta cepat harus melintasi lima hingga delapan stasiun. Apabila memperhitungkan waktu transit kereta di sejumlah stasiun itu, maka kecepatan maksimal kereta tersebut sebenarnya hanya sekitar 200 km per jam.
"Walau kecepatannya bisa teoritis 350 km per jam, mereka tidak akan pernah bisa mencapai itu karena untuk mencapai kecepatan 250 km perlu 14 menit. Maka belum sampai kecepatan maksimum sudah mulai harus direm. Sehingga kecepatannya hanya 200-an km," jelas Darmin.
Atas pertimbangan itu, Jokowi seperti dijelaskan Darmin, menilai untuk menghubungkan Jakarta-Bandung cukup menggunakan kereta berkecepatan menengah, 200-220 km per jam. Selain itu, presiden memperkirakan pengunaan kereta berkecepatan menengah akan lebih murah 30-40 persen biayanya dibandingkan dengan kereta cepat.
"Hanya beda sampainya, dari Jakarta-Bandung paling-paling lebih lambat 10-11 menit, biayanya berkurang jauh," katanya.
Tak hanya itu, lanjut Darmin, dalam proposal yang diajukan oeh Jepang dan China tidak disebutkan secara detil standar pemeliharan dan pelayanan kereta cepat ketika mulai beroperasi.
Sementara, pemerintah sendiri sebelumnya telah menerima pengunduran diri Jepang dari komitmennya membangun proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya pada 19 Januari 2015 lalu. Ketika itu Gubernur Japan Bank for International Coorperations (JBIC) Hiroshi Watanabe menyampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa perusahaan asal negaranya akan membatalkan tiga rencana investasi di Indonesia.
Watanabe menyampaikan pembatalan tiga proyek investasi di Indonesia dikarenakan Jepang memilki skala prioritas pembangunan proyek infrastruktur yang memiliki nilai urgensi yang lebih.
"Jepang memiliki daftar proyek investasi, semuanya baik. Namun kami harus mampu membuat skala prioritas yang terbaik dari yang baik tersebut," jelasnya.
Belakangan baru diketahui dua dari tiga proyek infrastruktur yang dibatalkan tersebut adalah proyek high speed railways (HSR) atau kereta cepat Shinkansen rute Jakarta-Surabaya sepanjang 700 kilometer dengan perkiraan investasi Rp 100 triliun.
Proyek kedua yang dibatalkan adalah pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat yang bekerjasama dengan investor Jepang dan diperkirakan menelan investasi hingga Rp 34,5 triliun. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK