Rizal Ramli Beberkan 4 Trik Garap Proyek Listrik 16 ribu MW

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memaparkan empat strategi baru untuk memastikan proyek listrik 16 ribu Megawatt (MW) bisa terealisasi pada 2019. Angka tersebut merupakan hasil pemangkasan target berkapasitas 35 ribu MW yang direvisi Rizal sebelumnya.

Strategi pertama adalah mempercepat proses negosiasi. Dulu, kata Rizal, proses negosiasi proyek listrik antara pemerintah dan pihak swasta membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. Hal itu mengejutkannya karena draft perjanjian sudah ada, hanya tinggal menentukan teknis dan harga (pricing) proyek. Saat ini, proses negosiasi dipercepat menjadi sekitar tiga bulan.

“Ada beberapa masalah, satu proses negosiasinya biasanya lambat. Kami bersyukur Pak Sofyan (Direktur Utama PT PLN) semenjak jadi direktur telah mempercepat negosiasinya,” kata Rizal, Senin (7/9).

Strategi kedua, pemerintah akan mempercepat proses pembebasan lahan. Berdasarkan info yang diterima Rizal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, rata-rata lama proses birokrasi pembebasan lahan telah dipangkas menjadi empat bulan dari sebelumnya delapan bulan.

“Ketiga adalah soal pricing karena pricing ini yang menentukan apakah investor tertarik dari dalam maupun luar,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Dirut PLN Bantah Tudingan Rizal Ramli Soal Mafia Listrik Wapres JK Pasrah Target Proyek Listrik 35 Ribu MW Dipangkas Dirut PLN Dukung Pemangkasan Target Proyek Listrik 35 Ribu MW Faisal Basri Bela PLN yang Dituding Untungkan Mafia Listrik

Menurutnya, proyek listrik masih menarik di mata investor. Saat ini, kata Rizal, tarif listrik yang dibeli dari swasta ada di kisaran US$ 8 sen-8,5 sen per kilowatthour (kWh) atau lebih tinggi dari dulu yang ada di kisaran US$ 5,5 sen.

Sediakan Jaminan

Strategi terakhir adalah soal jaminan (guarantee) pelaksanaan proyek. Pemerintah akan mencari terobosan agar jaminan tidak harus sepenuhnya (full guarantee) tapi bisa juga jaminan separuh (partial guarantee).

“Bisa jadi juga guarantee-nya tidak dari pemerintah Indonesia tapi bisa juga dari negara yang perusahaan swastanya ikut project di Indonesia,” kata Rizal.

Bagi Rizal keberadaan jaminan pelaksanaan merupakan hal yang penting karena akan mempermudah pelaksana proyek untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari perbankan. (gen)