BPS Ragu Sensus Ekonomi 2016 Sukses Jika Anggarannya Dipotong

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) menganggarkan dana Rp 3,7 triliun untuk menggelar Sensus Ekonomi 2016, dengan jumlah responden mencapai 28 juta pelaku usaha di 34 provinsi. Namun, menjelang ekskusi BPS justru pesimistis survei berjalan optimal setelah mendengar anggaran belanjanya untuk tahun depan akan dipangkas 10 persen.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, BPS mendapatkan jatah belanja sebesar Rp 5,03 triliun, turun dibandingkan dengan pagu belanja tahun ini Rp 5,56 triliun.

"Kan anggaran seluruh K/L (kementerian/lembaga) ‎kena potong. Tapi kami akan berusaha mengusulkannya supaya (anggaran BPS) tidak dipotong," jelas Kepala BPS Suryamin di kantornya, Senin (14/9).

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2016 merupakan sensus paling kompleks dengan responden bervariasi. Pasalnya, survei akan mencakup 19 sektor ekonomi dan melibatkan 28 juta pelaku usaha di 34 provinsi, 98 kota, 433 kabupaten, 6.989 kecamatan, dan 23.169 desa.

"Ini sensus paling kompleks karena kita akan mendata semua skala ekonomi mikro, kecil, sedang dan besar. Seperti berapa jumlah tenaga kerja yang diserap, output apa yang dihasilkan, statusnya perusahaan apa, sampai data lebih rinci mencakup upah buruh dan sebagainya," terang Suryamin.

Menurut Suryamin, Sensus Ekonomi 2016 merupakan amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam UU tersebut, BPS harus melaksanakan tiga sensus besar setiap 10 tahun secara bergilir, yakni sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi.

Pilihan Redaksi Paket Kebijakan Muncul Akibat Basis Data Pemerintah Amburadul Rilis Susesnas Molor, Indef Duga BPS Sengaja Sembunyikan Data

Untuk sesus penduduk biasanya digelar pada tahun-tahun yang berakhiran angka nol, sedangkan sensus pertanian dan ekonomi pada tahun-tahun yang berakhiran angka tiga dan angka enam.

"Jadi Sensus Ekonomi 2016 adalah SE yang ke-4 kalinya, setelah sebelumnya berlangsung pada 1986, 1996 dan 2006. Sensus ini akan digelar pada Mei 2016, lalu dilanjutkan pada awal 2017 dan diperkirakan selesai pada 2018," katanya.

Dia berharap, hasil data Sensus Ekonomi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Seperti pemberian stimulus, insentif yang akan menggairahkan atau mendongkrak pertumbuhan sektor usaha tersebut sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) secara wilayah dan nasional.

"Yang pasti ada puluhan juta pengusaha. Tapi kita tidak tahu, makanya di survei lagi. Sektor manufaktur saja ada 3,5 juta usaha. Yang tumbuh itu sektor jasa, banyak kegiatan usaha baru yang punya prospek bagus, misalnya di transportasi ada GoJek, Uber Taksi, dan sebagainya. Belum lagi ekonomi kreatifnya," tutur Suryamin.

(ags)