Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengungkapkan ada birokrat yang memanfaatkan jabatannya dengan meminta jatah proyek kepada PT Pertamina (Persero) terkait pembangunan fasilitas penampungan (
storage) bahan bakar minyak (BBM) senilai US$ 2,4 miliar.
Pejabat itu disebut Rizal juga meminta bagian dengan menyodorkan proyek pipanisasi BBM di Pulau Jawa yang bernilai lebih dari US$ 5 miliar. Kedua proyek itu belakangan ditolak oleh pemerintah.
“Harus ada etika dong, kalau pejabat jangan bisnis. Tapi di Indonesia dianggap hal yang normal. Ada pejabat, yang anaknya ingin supaya bisa menang di Pertamina (untuk) proyek membangun
storage US$ 2,4 miliar,” ujar Rizal di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Selasa (15/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya, Rizal enggan menyebutkan identitas pejabat negara yang dimaksud. Hal ini disebut Rizal sebagai bukti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih terjadi di bawah kepemimpinan Jokowi.
“Elite kita ini sudah betul-betul merasa nyaman, nyaman dengan tidak berbuat apa-apa, nyaman hanya dengan menikmati jabatan, nyaman dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” ujarnya.
Dia pun mengkritik slogan 'revolusi mental' yang selalu dikampanyekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai omong kosong belaka.
Antitesis SBYMantan Menteri Keuangan itu menganggap dirinya memiliki karakter yang berseberangan dengan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sikap SBY yang cenderung ‘santun’ dinilainya sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya.
“Mohon maaf, saya antitesisnya SBY, tidak bisa (menyelesaikan masalah) dengan santun. Coba saja menyelesaikan masalah dengan santun tidak ada masalah yang bisa diselesaikan,” kata Rizal.
(ags/gen)