Pemerintah Tak Punya Anggaran Tambal Kerugian Pertamina

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Jumat, 02/10/2015 15:51 WIB
Pemerintah Tak Punya Anggaran Tambal Kerugian Pertamina Petugas menghitung uang di Pengisian Bahan Bakar Umum Abdul Muis, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2015. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro menegaskan pemerintah tak memiliki anggaran lebih untuk menambal defisit keuangan PT Pertamina (Persero) yang timbul akibat menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

Hal ini memupuskan upaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke neraca BUMN minyak dan gas (migas) tersebut.

"Tidak. Pokoknya tidak ada di anggaran pemerintah apalagi di APBN 2016. Tapi kita upayakan Pertamina tidak kerepotan. Gitu aja," kata Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (02/10).


Sebelumnya Pertamina mengaku merugi Rp 12 triliun di sepanjang semester I 2015 akibat kebijakan pemerintah menahan harga jual premium dan solar bersubsidi ketika harga minyak tengah tinggi.

Untuk menambal selisih rugi, Menteri ESDM Sudirman Said memutuskan untuk tak menurunkan harga jual BBM meski dalam dua bulan terakhir harga minyak mentah berbalik anjlok.

Bertolak belakang dengan kebijakan Sudirman, Menteri Bambang mengatakan pemerintah tengah mengkaji opsi penurunan harga BBM seperti yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau kebijakan harga tanya Kementerian ESDM. Tapi kita intinya menjaga supaya Pertamina juga tidak kesulitan, tapi kita juga memperhatikan harga yang terjangkau oleh masyarakat," ujar Bambang.

Gelar Rapat Koordinasi

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan segera membahas keinginan Presiden Jokowi dengan menggelar rapat koordinasi pada Senin (5/10).

Meski begitu, Darmin menegaskan bahwa keputusan menyoal penurunan harga jual BBM akan dikembalikan ke Menteri Sudirman.

"Iya nanti mungkin Selasa mungkin Rabu (minggu depan), tapi akan kami rapatkan untuk identifikasi," kata Darmin saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta.
(dim/ags)