Ekonomi Keuangan

Dirjen Pajak: RUU Pengampunan Nasional DPR Ubah Konsep Kami

Galih Gumelar | CNN Indonesia
Kamis, 08 Okt 2015 17:33 WIB
Dirjen Pajak: RUU Pengampunan Nasional DPR Ubah Konsep Kami
Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito menyebut RUU Pengampunan Nasional yang disusun DPR berbeda dengan konsep awal yang disodorkan instansinya. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional sudah berbeda apabila dibandingkan dengan rancangan awal yang diberikan oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito mengatakan bahwa koruptor bisa mendapatkan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty) pada pengajuan awal dari Ditjen Pajak. Namun di dalam draf RUU versi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, koruptor dikatakan tak boleh diberikan pengampunan pajak, apalagi mendapat ampunan istimewa (special amnesty).

"Setahu kami, pelaku korupsi itu berada di luar tiga kasus kriminal yang tidak kami perbolehkan untuk mendapat pengampunan yaitu pelaku human trafficking, terorisme, dan narkoba. Namun kalau masalah koruptor boleh atau tidak, kami belum tahu karena DPR sudah punya rancangan sendiri, beda dengan yang dulu kami usulkan," ujar Sigit di Gedung DPR, Kamis (8/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atas alasan itu, ia mengaku tak bisa memperkirakan berapa potensi dana yang masuk jika nantinya RUU Pengampunan Nasional diundangkan.

Pilihan Redaksi
“Kami belum lihat sejauh itu," ujarnya.

Selain masalah pelaku korupsi, Sigit juga menambahkan kalau usulan awal Ditjen Pajak tak pernah meminta special amnesty, namun hanya mengajukan pengampunan pajak (tax amnesty) saja.

Sebagai informasi, special amnesty ini terdiri dari penghapusan sanksi administrasi perpajakan, sanksi pidana pajak, hingga sanksi pidana umum sedangkan tax amnesty hanya berbentuk penghapusan sanksi dan kewajiban pajak.

Kendati demikian, Sigit mengatakan kalau perluasan jenis pengampunan ini semakin berdampak baik bagi penerimaan pajak kendati dia belum bisa memberikan nilainya. "Kalau mau diperluas menjadi special amnesty silahkan saja. Bisa makin bagus ke pajak," terangnya. (gen)