Kementerian Keuangan Buka Opsi Caplok Saham Freeport
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Senin, 19 Okt 2015 18:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Seiring dengan berjalannya masa penawaran saham yang sudah dimulai 14 Oktober kemarin, Sonny bilang pemerintah juga mempersilakan perusahaan swasta nasional untuk terlibat di dalam pembelian saham Freeport.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mulai membuka opsi ihwal pembelian saham PT Freeport Indonesia meskipun pemerintah belum mendapati penawaran harga saham yang diajukan oleh Freeport.
Oleh karenanya, jajaran yang dipimpin oleh Bambang P.S. Brodjonegoro itu akan menyediakan anggaran untuk membeli saham sebesar 10,64 persen yang dilego Freeport Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Kita belum terima harganya berapa, tapi memang kita ingin sediakan anggarannya kalau memang bisa dibeli. Tapi tunggu prosesnya siapa saja yang terlibat kan juga melibatkan ESDM," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/10).
Sonny menjelaskan, pihaknya juga akan membuka peluang melibatkan pemerintah daerah dalam prosesi pembelian saham Freeport Indonesia.
Ia mengungkapkan, proses ini pernah dilakukan tatkala pemerintah pada saat divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
"Ya nanti kalau daerah juga mau sih gak apa-apa. Yang mau dilepas berapa yang mau dibeli berapa. Mau share atau mau dibeli pusat semua. Tapi untuk ini sih prioritasnya masih dari pemerintah pusat," katanya.
Sonny menambahkan, untuk merealisasikan rencana pembelian saham Freeport Indonesia pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ini mengingat salah satu opsi atas rencana pembelian saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut akan menggunakan mekanisme penyertaan modal negara (PMN).
Meski begitu, katanya jajaran Kementerian Keuangan sendiri belum memperoleh disposisi surat penawaran harga saham yang diteruskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian teknis.
Persilakan Swasta Terlibat
Oleh karenanya, jajaran yang dipimpin oleh Bambang P.S. Brodjonegoro itu akan menyediakan anggaran untuk membeli saham sebesar 10,64 persen yang dilego Freeport Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Kita belum terima harganya berapa, tapi memang kita ingin sediakan anggarannya kalau memang bisa dibeli. Tapi tunggu prosesnya siapa saja yang terlibat kan juga melibatkan ESDM," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungkapkan, proses ini pernah dilakukan tatkala pemerintah pada saat divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
Sonny menambahkan, untuk merealisasikan rencana pembelian saham Freeport Indonesia pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ini mengingat salah satu opsi atas rencana pembelian saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut akan menggunakan mekanisme penyertaan modal negara (PMN).
Meski begitu, katanya jajaran Kementerian Keuangan sendiri belum memperoleh disposisi surat penawaran harga saham yang diteruskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian teknis.
Seiring dengan berjalannya masa penawaran saham yang sudah dimulai 14 Oktober kemarin, Sonny bilang pemerintah juga mempersilakan perusahaan swasta nasional untuk terlibat di dalam pembelian saham Freeport.
Menurutnya, pemerintah bisa saja bekerjasama dalam pembagian porsi kepemilikan saham yang dilepas oleh Freeport.
(dim/dim)
Namun, dia menegaskan pemerintah tak akan menyerahkan proses divestasi itu ke swasta secara asal melainkan pemerintah tetap akan melakukan kontrol ketat terhadap perusahaan manapun yang ingin mengambil alih saham perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu.
"Sebenernya sih bisa saja pemerintah dan swasta partner-an. Pada dasarnya pemerintah tidak pernah melarang swasta nasional untuk berinvestasi," tandas Sonny.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan pemerintah tak memiliki anggaran untuk membeli saham Freeport Indonesia.
"Belum dianggarkan karena ide ini baru muncul dan belum sempat muncul sebelumnya. Di rencana kita belum ada," tutur Askolani beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said cenderung lebih memilih penjualan saham Freeport Indonesia dilakukan melalui mekanisme initial public offering (IPO) lantaran dinilai lebih transparan.
"Sebenernya sih bisa saja pemerintah dan swasta partner-an. Pada dasarnya pemerintah tidak pernah melarang swasta nasional untuk berinvestasi," tandas Sonny.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan pemerintah tak memiliki anggaran untuk membeli saham Freeport Indonesia.
"Belum dianggarkan karena ide ini baru muncul dan belum sempat muncul sebelumnya. Di rencana kita belum ada," tutur Askolani beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said cenderung lebih memilih penjualan saham Freeport Indonesia dilakukan melalui mekanisme initial public offering (IPO) lantaran dinilai lebih transparan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK