12 Menteri Dapat Tugas Tambahan Sebagai Penghubung Bilateral

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memberikan tambahan penugasan kepada 12 menteri sebagai penghubung ke beberapa negara dan kawasan jika ada persoalan yang berkaitan dengan investasi dan perizinan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, keputusan Jokowi itu dibuat dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11).

Menteri-menteri yang mendapatkan tugas tambahan sebagai penghubung adalah sebagai berikut:
 

1. Menteri ESDM Sudirman Said bertanggung jawab untuk kawasan Timur Tengah;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang;
3. Menteri BUMN Rini Soemarno untuk China
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia dan Amerika Serikat.
5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia
6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India
7. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk Singapura
8. Menko Maritim Rizal Ramli untuk Malaysia
9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan
10. Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hongkong
11. Menkominfo Rudiantara untuk AS dan Amerika Selatan
12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand, Vietnam dan negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia.

“Nanti yang AS sebagian akan diatur kewenangan itu kepada Menkominfo Rudiantara, jadi ada sharing di situ,” jelas Pramono, Senin (23/11) seperti  dikutip dari Situs Resmi Sekretariat Kabinet.

Seskab Pramono Anung menjelaskan, tambahan tugas diberikan kepada para menteri itu agar ada penanggung jawab secara langsung terkait hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara mitra utama.

“Karena persoalan kita ini adalah berhenti di persoalan sektoral, kemudian tidak selesai-selesai, maka untuk penyelesaian itu ada menteri yang ditugas secara khusus oleh Presiden,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Seskab, penunjukan ini dilakukan Jokowi agar lebih efisien dan tidak saling melempar tanggung jawab, sehingga negara-negara tersebut kalau menghadapi persoalan sudah tahu siapa yang harus dihubungi. (ags)